Pupuk Langka Petani Bojonegoro Panik, KTNA Minta Atensi Polri

Kompas.com - 27/11/2008, 16:43 WIB

Laporan wartawan Kompas Adi Sucipto

BOJONEGORO, KAMIS - Kelangkaan pupuk membuat para petani di sejumlah daerah panik. Selain ramai-ramai mendatangi kios atau distributor pupuk para petani juga nekad menghentikan truk pengangkut pupuk jatah untuk desa lain.

Pada Kamis (27/11) ratusan orang terdiri dari petani, tukang ojek, tukang becak di Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro menghentikan truk mengangkut 10 ton pupuk Urea di jalan raya depan pasart Sumberjo. Sehaharusnya pupuk tersebut ja tah untuk Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.

Akibat petani memaksa pupuk diturunkan dan berebut membeli pupuk bersubsidi dengan harga Rp 60.000 per zak isi 50 kilogram, jalur Bojonegoro-Babat di Sumberejo macet. Petani Kedungadem sebelumnya menduduki balai desa menuntut agar pupuk segera dicairkan.

Sehari sebelumnya ratusan warga Dusun Bogor, Desa Bektiharjo dan Dusun Mojo Kopek, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban mendatangi kantor yang sekaligus gudang milik distributor Fimaco di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Kota Tuban. Mere ka datang dengan 17 truk dan 9 pikap, datang untuk membeli pupuk bukan berdemonstrasi.

Mereka bersedia membeli dengan harga berapa pun kalau barangnya ada, meskipun berharap kalau bisa dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET). Tanaman jagung warga sudah 1,5 bulan tidak dipupuk paahal harga benihnya Rp 65.000 per kilogram. Ratusan hektar t anaman jagung terancam mati.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur, sekaligus Ketua KTNA Bojonegoro, Syarif Usman mengatakan saat ini petani panik karena mendengar isu pemerintah hanya mendapat jatah Urea 48 kilogram per hektar. Sementara bila tanaman tidak mendapatkan p upuk yang cukup, bisa mengancam produksi turun bahkan gagal panen.  

Kebutuhan petani tidak bisa dibendung, mereka hanya mengandalkan pertanian untuk biaya hidup dan menyekolahkan anak, kalau tidak panen bagaimana. "Oleh karena itu pemerintah harus mengambil langkah, dengan menarik jatah pupuk 2009 dialokasikan untuk 2008. tetapi jatah 2009 harus dibicarakan lagi dan dipenuhi, karena pemerintah harus bertanggung jawab, mayoritas warga masih hidup dari bertani," kata Syarif.

Syarif juga meminta ada atensi khusus dari Kepala kepolisian RI untuk mengintruksikan jajaran di bawahnya mengambil langkah terhadap penyimpangan pupuk khususnya menyangkut distribusi. Kelangkaaan pupuk saat ini lebih mengkhawatirkan dari perjudian karena bisa memicu konflik horizontal, antara petani yang butuh pupuk.  

Kios dan distributor yang menjual di atas HET yang ditetapkan pemerintah harus ditindak tegas. Saat ini harga Urea bersubsidi di Kanor dan Kepohbaru Bojonegoro tembus Rp 200.000 per zak isi 50 kilogram. "Ini terjadi karena petani panik sehingga berapa pu n akan dibeli," katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau