Sikap Tak Jelas Pemerintah Perparah PHK

JAKARTA, SABTU - Ketidakjelasan sikap pemerintah merupakan salah satu faktor yang memperparah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah masa krisis saat ini.

Hal ini disampaikan oleh pengusaha Anton Supit dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam diskusi panel bertajuk Indonesia di Tengah Krisis Keuangan Global: Beda Bail Out Ala Amerika dan Indonesia (BLBI) di Galeri Cafe Jakarta, Sabtu (29/11).

Menurut Anton, saat ini pengusaha yang kerap mengalami serba salah dalam menjaga keberlangsungan hidup perusahaannya di tengah krisis adalah produsen sepatu dan garmen yang bergerak di bidang ekspor yang umumnya memperkerjakan pekerja dalam jumlah lima digit.

"Nah, kalau sudah kurang order paling tidak itu temporary dan ada jaminan kontinyuitas dari pemerintah. Kalau kita tahan dengan karyawan segitu banyak,misalnya ada perusahaan dengan 45.000 karyawan, ini sesuatu yang sangat gila kalau dia pertahankan. Tentu tak ada pengusaha yang ingin bangkrut kecuali dia hitung-hitungan kemudian buat deposito," tutur Anton.

Namun sayangnya, pemerintah tak kunjung memberikan kepastian itu atau paling tidak memberikan sinyal yang jelas, misalnya jaminan THC akan normal atau menghilangkan sejumlah biaya.

"Kalau kita deal, oke, bisa kita tunggu. Tapi sekarang? Apa yang harus jadi beban pemerintah, justru kita yang bayar. Apalagi menjelang pemilu banyak yang promosi akan menaikkan upah buruh. Mereka bisa bilang begitu, kita yang susah," tutur Anton.

Anton mengatakan para pengusaha menunggu pemerintah mau menjelaskan dengan tegas kebijakan dan rencana ekonomi jangka panjang ke depan. Bagi Anton, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab terbesar untuk memberi pekerjaan kepada rakyatnya dengan menciptakan iklim investasi dan ekonomi yang kondusif.