Penurunan Harga Premium Tak Berpengaruh

SURABAYA, SENIN - Penurunan harga premium sebesar Rp 500 per liter tak memberikan pengaruh signifikan pada penurunan biaya operasional angkutan umum. Alasannya, bahan bakar minyak hanya memberikan kontribusi pada biaya operasional 8 persen hingga 15 persen.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Surabaya Wastomi Suhari, Senin (1/12) di Surabaya mengatakan, bahan bakar hanyalah satu item dari total 60 item penentu biaya operasional angkutan umum. Karena itu, penurunan harga tersebut tak sebanding dengan kenaikan harga suku cadang yang mencapai 25 persen.

"Penurunan harga premium Rp 500 per liter hanya menurunkan tarif angkutan sebesar Rp 75. Jumlah ini tak sebanding dengan meroketnya harga aki, ban, kampas rem, laker, dan sebagainya. Karena itu, pengusaha angkutan sepakat tidak menurunkan tarif angkutan," ujar Wastomi.

Menurut Wastomi, kenaikan harga suku cadang sangat terasa sejak terpuruknya nilai rupiah. Selain itu, situasi masih diperparah dengan berkurangnya penumpang akibat meningkatnya jumlah kepemilikan sepeda motor.

Tahun 2004, rata-rata setoran sopir kepada pemilik angkutan mencapai Rp 125.000 per hari, tapi tahun ini sopir hanya mampu menyetor Rp 40.000 per hari. Akibat situasi ini, para pemilik angkutan terpaksa memperkecil angsuran kredit mobil mereka ke bank dengan memperpanjang masa pinjaman mereka.

"Tiap hari penumpang semakin sepi. Rata-rata mereka memilih naik sepeda motor. Kami tak tahu nasib pekerjaan kami selanjutnya," tutur Jumari, seorang sopir mikrolet.

Tak sebanding
Tahun 2008 ini, jumlah mikrolet di Surabaya mencapai 5.400, taksi 5.100 unit, dan bus 300 unit. Namun demikian di lain sisi pertumbuhan penjualan sepeda motor di Surabaya pada bulan Mei 2008 mencapai 200 persen.

Dengan asumsi jumlah penduduk Surabaya tiga juta jiwa dan pemilik motor di Surabaya satu juta maka dua juta penduduk telah terangkut roda dua. Sedangkan hanya satu juta penduduk lainnya memakai mobil pribadi dan angkutan umum.

"Ke depan, bisnis angkutan umum akan semakin berat dengan pesatnya pemilikan kendaraan pribadi," tambah Wastomi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bunari Mushofa mengatakan, penekanan jumlah kendaraan pr ibadi di jalan raya dapat dilakukan dengan memperbaiki layanan angkutan umum. Dalam waktu dekat, kami akan membenahi pelayanan Damri, ujarnya.