Dikritik, Cerdas Cermat UUD oleh MPR

Jakarta, Kompas - Sejumlah anggota MPR menilai kegiatan cerdas cermat dan sosialisasi UUD oleh MPR perlu dievaluasi. Selain menganggap kegiatan tersebut tidak tepat, mereka juga mengkritik sosialisasi UUD ke luar negeri dan menilai tak lebih dari sebagai dagelan.

”Saya ingin MPR berfungsi sesuai amanat UUD saja, tidak kurang, tidak lebih. Sosialisasi dengan segala turunannya, seperti cerdas cermat, terkesan menganggap masyarakat bodoh dan anggota MPR, terutama tim sosialisasi, sebagai pihak yang paling memahami konstitusi,” kata Lukman Hakiem dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Senin (1/12).

Pada tahun 2009, MPR juga masih akan mengadakan sosialisasi UUD ke 53 kabupaten/kota; serta akan memperbesar kegiatan cerdas cermat tentang UUD ke seluruh Indonesia.

Menurut Lukman, pada era reformasi ini, masyarakat harus dibiarkan memahami sendiri UUD. Tidak usah lagi ada penafsiran tunggal terhadap konstitusi seperti pada zaman Orde Baru dan Orde Lama.

Sebagai anggota Panitia Khusus RUU Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Lukman juga mengingatkan, apabila dalam UU Susduk yang baru tugas sosialisasi dihapus, tidak perlu lagi ada anggaran untuk kegiatan tersebut.

Sementara itu, Eva Kusuma Sundari dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai, sosialisasi UUD ke luar negeri yang membutuhkan anggaran besar juga sangat tak efektif.

”Itu dagelan. Saat sosialisasi MPR di Cile, anggota legislatifnya dua orang, dari Sekretariat Jenderal MPR ada empat orang, sedangkan pesertanya dua orang,” ucapnya.

Menurut Eva, sosialisasi UUD kepada para migran di luar negeri bukanlah hal yang sangat signifikan, mengingat yang dibutuhkan migran di luar negeri umumnya memahami hukum lokal di negara bersangkutan. Eva mengusulkan kegiatan ini dievaluasi dari aspek pengguna.

Bantah salahi prosedur

Sementara itu, Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan untuk menyisir anggaran MPR tahun 2009 yang besarnya Rp 337,69 miliar atau naik Rp 142,2 miliar dari tahun 2008.

”Sekjen diinstruksikan untuk menyisir anggaran. Anggaran yang tidak terlalu urgen akan kami sisir,” kata Sekretaris Jenderal MPR Rahimullah menyampaikan hal itu kepada pers seusai Rapat Pimpinan MPR, Senin siang.

Dengan adanya penyisiran ini, anggaran yang tidak digunakan akan dikembalikan ke kas negara. Namun, Rahimullah juga menegaskan, penyusunan anggaran MPR 2008 sama sekali tidak menyalahi prosedur.

Dia menyanggah bahwa penyusunan Anggaran MPR dilakukan Setjen MPR tanpa sepengetahuan pimpinan MPR. Rancangan Anggaran telah dilaporkan kepada pimpinan MPR pada 5 Februari 2008 dan 10 Maret 2008.

”Tapi, mungkin karena kesibukan, tidak jadi perhatian penuh,” ucap Rahimullah.

Setelah dilaporkan ke pimpinan MPR, rancangan anggaran itu diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan. Setelah pagu indikatif keluar, anggaran juga dibahas DPR bersama pemerintah. (sut)