Belum Ada Parpol Laporkan Dana Kampanye di Jambi

JAMBI, RABU - Belum satu pun partai politik maupun calon legislatif di Provinsi Jambi yang telah menyerahkan dana kampanye menjelang Pemilihan Umum 2009. Hal ini mengakibatkan kegiatan audit tidak dapat berjalan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Salahuddin mengatakan, pihaknya belum mendapat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi mengenai besarnya dana kampanye di parpol masing-masing dan calon legislatif karena sampai sekarang belum satu parpol pun yang telah menyampaikannya.

"Kami perlu mengetahui laporan dana kampanye masing-masing peserta pemilu untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan audit, tetapi sampai sekarang itu belum dapat kami ketahui," ujarnya seusai acara Sosialisasi Pengawasan Tahapan Kampanye yang dilaksanakan oleh Panwas Provinsi Jambi, di Kota Jambi, Rabu (3/12). Acara itu dihadiri oleh anggota partai dan calon anggota legislatif di wilayah Jambi.

Selain belum adanya laporan mengenai dana kampanye, hingga saat ini juga belum ada lembaga audit yang ditunjuk KPU Pusat untuk memeriksa laporan dana kampanye peserta pemilu. "Semestinya sudah harus ada lembaga audit, tetapi sampai sekarang pun belum ada lembaga yang ditunjuk," tambahnya.

Salahuddin melanjutkan, selama masa kampanye pihaknya akan menfokuskan pengawasan atas keterlibatan pegawai negeri sipil. "Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak kegiatan kampanye yang melibatkan PNS. Kami akan fokus mengawasinya," tutur Salahuddin.

Pihaknya berharap pengawasan tidak hanya dilakukan oleh anggota Panwas, tetapi diperlukan peran aktif masyarakat. "Kami akan memproses setiap laporan dari masyarakat. Kami juga mengimbau PNS untuk menempatkan diri secara netral," lanjutnya.

Pada kegiatan sosialisasi Pengawasan Tahapan Kampanye, sejumlah pembicara yang hadir, antara lain, Anggota Panwas Jambi Aldrin, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Daniel Tombe, dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Jambi Ajun Komisaris Besar Yasir.

Yasir mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Panwas dan Kejati untuk kegiatan pengamanan selama masa kampanye. Pihaknya berharap para peserta pemilu lebih tertib dalam melaksanakan kampanye dan menghindari kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat. Pemasangan atribut-atribut kampanye juga diimbau untuk tidak saling tumpang tindih karena dapat menimbulkan protes salah satu pihak terhadap pihak lain. *