Pemerintah Untung Rp 30 Miliar
JAKARTA, RABU - Departemen Keuangan (Depkeu) memperkirakan akan memperoleh keuntungan hingga Rp 30 miliar dari dana yang ditanamkan ke pasar modal dalam rangka buy back (pembelian balik) saham BUMN beberapa waktu lalu.
"Anggaran yang disetujui oleh DPR (Komisi XI) untuk program buy back waktu itu kan Rp 2,5 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (3/12).
Ia menyebutkan, yang sudah direalisasikan untuk membeli saham BUMN adalah sebelum Rp 140 miliar yang terdiri dari sembilan BUMN. "Sampai hari ini kami menghasilkan keuntungan Rp 6 miliar dari investasi itu, bahkan kami memperkirakan sampai akhir tahun potensial profitnya bisa sampai Rp 30 miliar dari Rp 140 miliar yang sudah kita tanam," ujarnya.
Sri Mulyani juga menyebutkan sesuai dengan kesimpulan rapat Komisi XI DPR, anggaran yang tidak dipakai untuk buy back saham BUMN akan dikembalikan kepada rencana penggunaan awal.
Awalnya dana Rp 2,5 triliun dialokasikan untuk rekapitalisasi PTB Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar Rp 1 triliun dan alokasi dana yang dikelola oleh badan investasi pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun. "Untuk PPA sedang dalam proses untuk penyertaan modal negara dengan penyiapan Perpresnya, dan mungkin akan selesai dalam waktu dekat," jelasnya.
Anggaran Depkeu
Sementara itu, mengenai pagu anggaran untuk Depkeu tahun 2009, Menkeu mengatakan, akan ada penurunan sekitar Rp 505,5 miliar dari pagu anggaran semula sebesar Rp 15,9 triliun menjadi Rp 15,4 triliun. Penurunan itu, antara lain karena adanya penurunan pagu anggaran di Direktorat Jenderal Pajak sebesar sekitar Rp 173 miliar.
"Pembangunan fisik mulai dari kantor pajak besar, menengah, dan kecil termasuk di Kantor Pusat, sudah selesai pada tahun 2008 ini dan dari sisi fisik, tidak ada lagi," kata Menkeu.
Menurut dia, yang cukup rumit saat ini berkaitan dengan Ditjen Pajak adalah penyediaan SDM bidang pajak, terutama auditor pajak. "Kalau melihat negara-negara lain, kita memerlukan tambahan 6.000 hingga 8.000 SDM pajak, ini nanti tentu perlu dukungan anggaran," katanya. *
