JAKARTA, JUMAT - Sekitar USD 2.7 juta yang dihibahkan pemerintah Belanda untuk menciptakan iklim investasi dan perdagangan di Indonesia akan digunakan pemerintah untuk memperbaiki database Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Upaya ini akan dikoordinasikan melalui Kementerian Koordinator Perekonomian.
Deputi Menko Ekonomi, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa selama ini pemerintah sudah memiliki database UKM yang tersebar di sejumlah departemen terkait, hanya saja jarang diperbarui.
"Masing-masing (database) masih terfokus pada penggunaannya maupun programnya. Tapi yang mau kita dorong adalah database yang menyeluruh. Tidak mulai dari nol tapi bisa memanfaatkan database yang sudah ada," tutur Mahendra di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (5/12).
Dengan demikian, database ini akan menjadi acuan bersama bagi seluruh program yang akan diimplementasikan, misalnya database ini sekaligus berguna untuk promosi ekspor maupun untuk menghadapi kondisi investasi dan perdagangan di tengah krisis, bahkan jika diperlukan untuk fasilitas yang terkait fiskal.
"Permasalahannya adalah keakurasian dan kelengkapan database itu sendiri," tandas Mahendra. Mahendra juga mengatakan database yang ada di database masing-masing industri sebenarnya sudah cukup baik dan sering dipakai untuk merumuskan kebijakan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang