Pelabuhan Tanjung Wangi Belum Efektif

Kompas.com - 09/12/2008, 20:14 WIB

SURABAYA, SELASA- Pascasemburan lumpur Lapindo dua tahun lalu, Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi dikembangkan menjadi pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi terhambatnya arus transportasi ke Surabaya. Namun, hingga kini aktivitas ekspor impor masih terpusat di Pelabuhan Tanjung Perak dan kemacetan masih menjadi persoalan utama di jalur selatan Surabaya.

"Dari segi kesiapan infrastruktur, Pelabuhan Tanjung Wangi sudah siap. Namun yang menjadi persoalan adalah aktivitas bongkar muat masih sepi karena pasar belum terbentuk," kata Kepala Humas PT (Persero) Pelindo III Iwan Sabatini, Selasa (9/12) di Surabaya.

Menurut Iwan, pengalihan transportasi pelayaran ke Pelabuhan Tanjung Wangi kurang didukung pembangunan industri di wilayah tersebut, seperti daerah Banyuwangi dan Jember. Dengan demikian, para pelaku ekspor impor tertarik untuk memanfaatkan pelabuhan.

"Solusi yang diambil bukan sekedar memindahkan jalur pelayaran saja, tetapi pemerintah harus mengembangkan industri di sekitar pelabuhan," ujarnya.

Di Pelabuhan Tanjung Perak, kedatangan kapal sudah terjadwal satu bulan sebelumnya. Karena itu, rata-rata angkutan barang ke Pelabuhan Tanjung Perak masih tinggi sekitar 100.000 TEUs per bulan.

Kerugian tinggi

Terputusnya Jalan Tol Porong Sidoarjo kilometer 37 hingga 42 sejak tahun 2006 lalu menyebabkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas di seputar Jalan Raya Porong. Total kerugian akibat terhambatnya distribusi barang dan jasa diperkirakan lebih dari Rp 5,1 miliar per hari.

Institute for Strategic Economics and Finance (INSEF) mencatat, kerugian tersebut dirasakan berbaga i pihak, antara lain perusahaan angkutan umum serta Jasa Marga sebagai pengelola Tol Porong Sidoarjo. Kemacetan di Jalan Raya Porong menyebabkan penurunan aktivitas armada perusahaan otobus hingga 52,5 persen atau 95 unit per hari. Sedangkan PT Jasa Marga sendiri harus kehilangan pendapatan Rp 60 juta per hari menyusul ditutupnya ruas Tol Porong Gempol, Sidoarjo.

Sementara itu, terhambatnya arus transportasi pascasemburan lumpur Lapindo juga turut menyumbang penurunan pendapatan domestik regional brutto (PDRB)Jawa Timur. Penyusutan pendapatan Jawa Timur dalam dua tahun terakhir mencapai Rp 33 triliun.

"Dalam dua tahun terakhir, PDRB Jawa Timur berada di bawah rata-rata nasional. Untuk meningkatkan gairah ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pelabuhan-pelabuhan di wilayah timur yang diharapkan mampu menggantikan Pelabuhan Tanjung Perak," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur Chaerul Djaelani.

Berdasarkan rencana, Pelabuhan Tanjung Wangi diharapkan menjadi pelabuhan feeder atau pengumpan ke Pelabuhan Singapura dan Kuala Lumpur, Malaysia. "Tahun depan, pengembangan pelabuhan juga akan dilakukan di Probolinggo dan Pasuruan," tambah Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Hary Soegiri.

Menurut Hary, solusi pengembangan pelabuhan diambil karena rencana relokasi jalan tol Porong Sidoarjo terkendala masalah pembebasan tanah. Warga meminta hingga ganti rugi sama dengan korban lumpur Lapindo yaitu Rp 1 juta per meter persegi, padahal angg aran yang disediakan hanya berkisar Rp 85.000 hingga Rp 150.000 per meter persegi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau