BKM Tuntut Pencairan Dana Pendampingan PNPM

Para pengunjuk rasa sudah memenuhi halaman depan balaikota sejak pukul 10.00. Mereka mengibarkan spanduk-spanduk berisi kekecewaan mereka terhadap kinerja DPRD Kota Semarang yang tidak menyetujui adanya dana pendampingan PNPM dengan dalih tidak adanya payung hukum. "Jika mereka berkomitmen untuk rakyat miskin, peraturan tersebut kan bisa dibuat sendiri oleh DPRD," kata Sumono selaku koordinator aksi unjuk rasa tersebut.

Padahal, tanpa adanya dana pendampingan tersebut bantuan dana PNPM dari pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan tidak akan cair.

Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Semarang YB Soesanto men gatakan, dana pendampingan PNPM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang belum pernah disetujui oleh DPRD sejak tahun 2007 lalu. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan di 177 kelurahan di Kota Semarang tersendat.

Total dana pendampingan PNPM dari APBD Semarang yang belum dicairkan mencapai Rp 25,77 miliar, meliputi dana pendampingan tahun 2007 sebesar Rp 2,28 miliar, tahun 2008 sebesar Rp 5,825 miliar, dan tahun 2009 Rp 17,665 miliar.

Soesanto berharap, seluruh dana pendampingan tersebut dapat dialokasikan pada APBD Kota Semarang 2009 agar bantuan PNPM bisa segera cair. "DPRD diharapkan bisa menyetujui alokasi dana tersebut dalam APBD," ujarnya.

Terancam dialihkan

Nurdiyanto selaku Teamleader PNPM Mandiri Perkotaan Jawa Tengah menyatakan, jika dana untuk pendampingan PNPM tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Kota Semarang 2009, maka dana bantuan PNPM dari pemerintah pusat dipastikan akan dialihkan kepada daerah yang membutuhkan. "Dana pendampingan tersebut merupakan bentuk komitmen dari Pemkot dalam upaya mengentaskan kemiskinan," ucapnya.

Setelah berunjuk rasa, delapan perwakilan dari BKM menemui anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono yang juga selaku anggota panitia anggaran. Mereka menginginkan adanya komitmen DPRD untuk memperjuangkan program pengentasan kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut, Ari Purbono menuturkan, dalam pembahasan APBD Kota Semarang 2009 telah diusulkan adanya dana bantuan untuk BKM sebesar Rp 11 miliar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Namun, lanjutnya, belum dibahas secara rinci apakah dana tersebut untuk mengganti pencairan dana pendampingan tahun 2007 dan 2008 atau justru dialokasikan sebagai dana pendampingan tahun 2009. "Yang jelas, dana tersebut akan saya perjuangkan agar tetap dianggarkan dalam APBD 2009," kata Ari.