Nelayan Minta Solar Disubsidi Rp 2.500 Per Liter

Kompas.com - 15/12/2008, 21:06 WIB

JAKARTA, SENIN — Pemerintah diminta untuk memberikan subsidi kepada para nelayan di seluruh Indonesia dengan memberikan harga solar sebesar Rp 2.500/liter. Penurunan harga BBM jenis solar menjadi Rp 4.800 tidak berdampak apa pun kepada para nelayan yang separuh dari penghasilannya diperuntukkan kembali membeli solar untuk menangkap ikan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen (Purn) H Yussuf Solichien Martadiningrat kepada para wartawan, Senin (15/12).

"Dengan harga BBM jenis solar yang diturunkan Rp 4.800/liter, sama sekali tidak mampu mengurangi beban hidup para nelayan. Hampir 70 persen pendapatan nelayan, diperuntukkan untuk membeli solar lagi, hanya 30 persen yang diperuntukkan untuk memenuhi sandang, pangan serta papan mereka. Dengan diturunkannya harga solar ini, para nelayan tetap tak bisa memberikan pendidikan dan kesehatan yang layak kepada keluarganya," papar Yussuf.

Ia menegaskan, pembelian solar merupakan komponen utama dalam biaya operasi penangkapan ikan. Kenaikan BBM jenis solar pada tahun 2005 dari Rp 2.500 menjadi Rp 4.300, jelasnya, telah membuat para nelayan terpuruk sehingga untuk membiayai kehidupan sehari-hari harus mengonversi BBM jenis solar dengan minyak tanah.

"Sebelum pemerintah menurunkan BBM jenis solar, kami sempat berkirim surat kepada Presiden SBY yang intinya meminta subsidi khusus BBM solar bagi nelayan dengan harga Rp 2.500/liter. Belum sempat dijawab, pemerintah malah menurunkan harga BBM. Jadi, sekali lagi penurunan harga sebesar ini tidak akan mampu membangkitkan, tidak memiliki pengaruh apa-apa atas keterpurukan para nelayan Indonesia," katanya.

"Para petani yang nasibnya sama-sama miskin dengan petani, mendapat subsidi pupuk, bibit dan obat-obatan. Bahkan, ada subsidi pangan hingga lebih dari Rp 30 triliun. Kami, para nelayan malah tidak mendapatkan subsidi apa-apa. Kami menganggap, pemerintah tidak memiliki nurani atas nasib para nelayan," ujarnya.

Yussuf menjelaskan, jumlah kapal ikan di Indonesia kurang lebih mencapai 562.720 untuk yang terdiri dari kapal ikan tanpa motor 244.190 unit (44 persen), motor tempel 165.430 unit (30 persen), kapal motor 146.330 unit (24 persen) di atas 30 GT 5.030 unit, dan di atas 100 GT sebanyak 1.740 unit.

"Bila dihitung jumlah kapal ikan milik nelayan Indonesia yang berjumlah 316.790, maka subsidi yang diberikan untuk nelayan tidak lebih dari Rp 10 triliun.  Kami juga meminta adanya subsidi benih, pakan ikan dan obat-obatan bagi nelayan budidaya yang saat ini dirasakan sudah sangat mahal dan tidak terjangkau. Apabila pemerintah dan DPR tidak turun tangan dengan nasib nelayan, maka sama saja akan menambah pengangguran dan orang miskin di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau