JAKARTA, SENIN — Pemerintah diminta untuk memberikan subsidi kepada para nelayan di seluruh Indonesia dengan memberikan harga solar sebesar Rp 2.500/liter. Penurunan harga BBM jenis solar menjadi Rp 4.800 tidak berdampak apa pun kepada para nelayan yang separuh dari penghasilannya diperuntukkan kembali membeli solar untuk menangkap ikan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen (Purn) H Yussuf Solichien Martadiningrat kepada para wartawan, Senin (15/12).
"Dengan harga BBM jenis solar yang diturunkan Rp 4.800/liter, sama sekali tidak mampu mengurangi beban hidup para nelayan. Hampir 70 persen pendapatan nelayan, diperuntukkan untuk membeli solar lagi, hanya 30 persen yang diperuntukkan untuk memenuhi sandang, pangan serta papan mereka. Dengan diturunkannya harga solar ini, para nelayan tetap tak bisa memberikan pendidikan dan kesehatan yang layak kepada keluarganya," papar Yussuf.
Ia menegaskan, pembelian solar merupakan komponen utama dalam biaya operasi penangkapan ikan. Kenaikan BBM jenis solar pada tahun 2005 dari Rp 2.500 menjadi Rp 4.300, jelasnya, telah membuat para nelayan terpuruk sehingga untuk membiayai kehidupan sehari-hari harus mengonversi BBM jenis solar dengan minyak tanah.
"Sebelum pemerintah menurunkan BBM jenis solar, kami sempat berkirim surat kepada Presiden SBY yang intinya meminta subsidi khusus BBM solar bagi nelayan dengan harga Rp 2.500/liter. Belum sempat dijawab, pemerintah malah menurunkan harga BBM. Jadi, sekali lagi penurunan harga sebesar ini tidak akan mampu membangkitkan, tidak memiliki pengaruh apa-apa atas keterpurukan para nelayan Indonesia," katanya.
"Para petani yang nasibnya sama-sama miskin dengan petani, mendapat subsidi pupuk, bibit dan obat-obatan. Bahkan, ada subsidi pangan hingga lebih dari Rp 30 triliun. Kami, para nelayan malah tidak mendapatkan subsidi apa-apa. Kami menganggap, pemerintah tidak memiliki nurani atas nasib para nelayan," ujarnya.
Yussuf menjelaskan, jumlah kapal ikan di Indonesia kurang lebih mencapai 562.720 untuk yang terdiri dari kapal ikan tanpa motor 244.190 unit (44 persen), motor tempel 165.430 unit (30 persen), kapal motor 146.330 unit (24 persen) di atas 30 GT 5.030 unit, dan di atas 100 GT sebanyak 1.740 unit.
"Bila dihitung jumlah kapal ikan milik nelayan Indonesia yang berjumlah 316.790, maka subsidi yang diberikan untuk nelayan tidak lebih dari Rp 10 triliun. Kami juga meminta adanya subsidi benih, pakan ikan dan obat-obatan bagi nelayan budidaya yang saat ini dirasakan sudah sangat mahal dan tidak terjangkau. Apabila pemerintah dan DPR tidak turun tangan dengan nasib nelayan, maka sama saja akan menambah pengangguran dan orang miskin di Indonesia," jelasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang