Montenegro Resmi Ajukan Permohonan Anggota UE

PARIS, SENIN - Republik Montenegro secara resmi telah mengajukan permohonan menjadi anggota Uni Eropa (EU),  Senin (15/12), sekaligus membuka kembali isu mengenai ambisi perluasan organisasi tersebut.

Perdana Menteri Milo Djukanovic menyampaikan permohonan itu pada pertemuan di Paris dengan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, yang kini mendapat giliran memimpin kepresidenan EU, dan komisaris urusan perluasan EU Olli Rehn yang berasal dari Finlandia.

Montenegro adalah negara bekas Republik Yugoslavia yang memisahkan diri dari Serbia pada 2006 setelah referendum nasional dan kini menjadi negara merdeka yang berpenduduk sekitar 680.000 orang.

Negara itu menandatangani "Perjanjian Asosiasi dan Stabilisasi" dengan Uni Eropa pada Oktober 2007, tahap pertama bagi upaya negara itu menjadi anggota EU. Permohonan resmi pada Senin itu merupakan tahap selanjutnya dari proses panjang reformasi dan negosiasi yang harus dilewati negara-negara pelamar sebelum mereka bergabung dengan EU, yang kini memiliki 27 anggota.

"Hari besar bagi Montenegro. Juga hari besar bagi Uni Eropa, karena hari ini mereka mengkonfirmasi niat mereka untuk menyatukan benua Eropa," kata PM Djukanovic dalam suatu pernyataan usai pertemuan singkat dengan presiden Perancis tersebut di Istana Elysee.

Perluasan Eropa telah menjadi masalah kontroversial dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana banyak negara, termasuk Prancis, menentang masuknya anggota-anggota baru sampai aturan internal EU direformasi.

Tahun lalu, sejumlah negara anggota EU berpendapat mereka telah mencapai kesepakatan untuk menyelaraskan aturan blok itu dengan perjanjian Lisabon, namun hal itu ditolak oleh rakyat Irlandia dalam sebuah referendum dan belum diratifikasi oleh Republik Ceko.

Selain Montenegro, Kroasia, Turki dan Masedonia juga telah memulai negosiasi untuk bergabung dengan EU. Albania, Bosnia dan Serbia telah pula dijanjikan prospek menjadi anggota organisasi itu, namun belum dalam tahap perundingan resmi.

Situasi Serbia menjadi rumit dengan kasus Kosovo, yang mendeklarasikan kemerdekaan dan memiliki ambisi sendiri menjadi anggota EU. Beograd menolak kemerdekaan itu, sementara sejumlah negara anggota EU terpecah mengenai masalah tersebut. Negara-negara calon anggota harus memenuhi ukuran-ukuran demokrasi, ekonomi dan hukum sebelum mereka diizinkan bergabung dengan EU.