90 Persen Kecelakaan Laut Disebabkan Manusia

SURABAYA, KOMPAS - Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menilai, selama ini 90 persen kecelakaan laut yang terjadi di Indonesia disebabkan faktor manusia. Karena itu, profesionalit as dan kompetensi dari operator pelayaran sangat dibutuhkan di samping kelengkapan fasilitas keamanan pelayaran.

Ketua KNKT Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Laut Hermanu Karmoyono mengungkapkan, penyebab kecelakaan transportasi laut kadang disederhanakan dengan istilah human error atau kesalahan manusia. Namun, menurutnya justru faktor inilah yang harus menjadi bahan evaluasi bersama bahwa profesionalitas pelaku pelayaran harus dibenahi.

Kami tak mengenal istilah human error. Yang jelas, kecelakaan yang terjadi sebagian besar diakibatkan oleh manusia, tuturnya Selasa (16/12) di sela acara Pelatihan Dasar-Dasar Teknik Investigasi Kecelakaan di atas Kapal Mustika Kencana milik PT Darma lautan di Surabaya.

Menurut Hermanu, beberapa contoh faktor manusia yang mengakibatkan kecelakaan laut, antara lain kelelahan, kejenuhan, dan kecerobohan. Selain itu, screening atau penyaringan muatan kapal juga kurang teliti.

Barang apapun begitu mudah masuk ke dalam kapal. Padahal kapal-kapal di Indonesia belum dilengkapi dengan fasilitas x-ray detector atau sinar inframerah untuk mendeteksi barang. Kasus terbakarnya KM Levina I tahun 2007 lalu terjadi karena lolosnya barang-barang yang tak layak angkut namun tetap dinaikkan, kata Hermanu.

KNKT mencatat, selama tahun 2007 terjadi enam kasus kecelakaan laut dan tahun 2008 lima kasus kecelakaan laut. Kecelakaan tersebut berskala besar dengan timbulnya korban jiwa, polusi, serta tingkat kerugian yang besar.

Minim investigator

Di tengah mendesaknya peningkat an keselamatan transportasi laut, hingga saat ini jumlah investigator transportasi laut KNKT hanya enam petugas. Padahal, untuk kebutuhan investigasi kecelakaan di seluruh Indonesia minimal dibutuhkan 30 petugas investigasi.

"Kami sangat membutuhkan investigator di tingkat daerah, minimal satu provinsi satu petugas. Dengan demikian kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di seluruh daerah dapat segera ditangani," kata Hermanu.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur Bambang Harjo S mengakui, investigator KNKT di tingkat provinsi masih minim. Indonesia sangat luas, karena itu dibutuhkan investigator di masing-masing daerah. "Kriteria investigator yang dibutuhkan harus memiliki latar belakang pendidikan atau kerja sebagai nakhoda kapal, sarjana tekni k perkapalan, dan kapten kapal, " tuturnya.

Tindak tegas

Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo menambahkan, setiap kapal yang hendak berlayar wajib mendapatkan izin berlayar dari administratur setempat. Jika kesiapan teknis dan cuaca tak memungkinkan, maka kapal tak akan diberangkatkan.

Jangan sampai operator kapal hanya mengejar target muatan dan mengabaikan keselamatan penumpang. Kami akan menindak tegas kapal manapun yang tak jalan tapi nekat berlayar, ujarnya.