Pemprov NAD Harus Siap Hadapi Kepergian BRR

JAKARTA, KAMIS — Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) harus siap menjaga berbagai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan di Aceh pascatsunami, setelah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias habis mandatnya pada April 2009. Hal itu terungkap dalam acara jumpa pers terkait dengan laporan program Multi Donor Fund for Aceh dan Nias (MDF), Kamis (18/12).

Dalam kesempatan tersebut hadir Gubernur Aceh Irwandy Yusuf dan Ketua Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR) Kuntoro Mangkusubroto. Setelah berakhirnya mandat BRR pada April 2009, pekerjaan BRR dilimpahkan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Provinsi NAD.

Manajer MDF, Shamima Khan, mengatakan, setelah bekerja empat tahun, para donor sangat penting untuk tahu bahwa transisi setelah berakhirnya BRR tersebut berjalan dengan baik. Penutupan BRR memengaruhi operasi dari Multi Donor Fund pada berbagai tingkatan mengingat sekitar 28 persen dana dialokasikan kepada BRR untuk mengimplementasikan program.  

"Pemerintahan lokal harus mempunyai kapasitas untuk menjaga kelangsungan proyek-proyek yang telah dilaksanakan," kata Shamima. MDF sendiri masa kerjanya diperpanjang hingga tahun 2012 karena banyak proyek yang masih harus diselesaikan. Multi Donor Fund menerima komitmen dana sebesar 692 juta dollar dari 15 donor berbeda dan 472 juta dollar dari dana tersebut telah diterima.

Dana senilai 515 juta dollar telah dialokasikan ke 18 proyek mulai dari manajemen lingkungan berkelanjutan, pemulihan komunitas, pembangunan kapasitas institusi pemerintahan, pembangunan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Tahun lalu, Komite Pengendali memberikan komitmen tambahan senilai 99 juta dollar untuk mendanai lima proposal baru tambahan dan dana 14 juta dollar sebagai tambahan untuk proyek berjalan. Aceh, Multi Donor Fund juga dialokasikan sebagian untuk pemulihan pascabencana di Nias.