Kasus Pelanggaran HAM Mengambang

Pengunjuk rasa dengan membawa foto keluarga mereka yang hilang, Jumat (31/5/2002), mendatangi Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah serius menangani kasus orang hilang yang terjadi di Indonesia.(KOMPAS/DANU KUSWORO)

JAKARTA, JUMAT — Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilaporkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) mandek dan mengambang di Kejagung. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim di Jakarta, Jumat (19/12).

"Dari tujuh kasus pelanggaran HAM hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas, sampai sekarang masih mengambang di Kejagung," kata Ifdal.

Ifdal menyebut, tujuh kasus tersebut, antara lain, kasus penghilangan orang secara paksa, kasus Talangsari, kasus kerusuhan Mei tahun 1998, kasus Trisakti Semanggi 1-2 (TSS), dan kasus Wasior di Wamena, Papua. "Kasus-kasus ini sampai sekarang tidak ada perkembangan yang berarti," ujar Ifdal.

Mengenai kasus orang hilang yang telah diadili di Pengadilan Militer, Ifdal mengatakan, proses peradilan itu hanya dalam konteks perkara pidana, dan bukan perkara HAM. "Itu kan penegakan pidana. Kalau pelanggaran HAM kan melihat lebih jauh dari pelanggaran pidana biasa," kata Ifdal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Identitas Sopir Livina yang Senggolan dengan Innova Terungkap, Bakal Dimintai Keterangan

Hasil Udinese Vs Como 0-0: Tren Kemenangan Lariani di Serie A Berakhir

Petambak Indramayu Bawa 3 Karung Uang Koin untuk Bupati Lucky Hakim, Buntut Rusaknya Fasilitas Alun-alun

Lucky Hakim Tolak 3 Karung Uang Koin dari Petambak Indramayu: Kalau Saya Terima, Itu Gratifikasi

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com