Wapres: Jangan Obral Pengelolaan Hutan

Laporan wartawan Kompas Suhartono

BANJARMASIN, SABTU — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla meminta agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Indonesia tidak mengobral perizinan dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam.

Sebab, jika tidak dibatasi, kawasan hutan dan sumber daya alam seperti di Kalimantan Selatan akan habis. Jika habis, pemerintah provinsi dan kabupaten serta masyarakat akan dinilai menghabisi sumber daya alam di kawasan ini, yang seharusnya diwarisi kepada anak cucu kita.

Wapres Kalla menegaskan hal itu saat memberikan pengarahan di acara pembukaan rapat tentang batu bara dan besi baja, yang dilakukan di lantai II Kantor Cabang PT Pelindo di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (20/12) siang waktu setempat.

Dalam kunjungan itu, Wapres Kalla didampingi oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal, dan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Hadir pula pimpinan PT Krakatau Steel, Gubernur Rudy Arifin, dan pimpinan daerah lainnya.

"Tolak saja izin pengelolaan hutan jika memang sudah banyak. Karena pemerintah harus menjaga dengan baik agar tidak habis sumber daya alam dan energi itu. Kalau habis, kita akan ditanya mana warisan anak cucu kita? Jadi, kelolalah dengan baik, warisan kekayaan alam yang kita miliki ini dengan baik," ujarnya.

Menurut Wapres Kalla, pemerintah daerah harus tegas dan tidak ragu. "Kalau memang sudah banyak yang mengajukan untuk pengelolaan izin hutan, tolak saja. Jangan berpikir-pikir lagi," lanjutnya.

Wapres Kalla menambahkan, sebagian hutan Indonesia sudah habis karena kayunya diekspor ke Jepang. "Jangan sampai kekayaan kita yang lain habis lagi," lanjut Wapres Kalla.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin menyatakan bahwa hingga kini masih banyak perizinan pengelolaan kawasan hutan untuk tambang yang masih mengantre. Padahal, tambahnya, sudah banyak yang mendapatkan izin tersebut. Ia meminta pertimbangan Wapres Kalla bagaimana cara mengatasinya.