Presiden: Kepala Daerah Jangan Potong Insentif dengan Retribusi

JAKARTA, MINGGU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan para kepala daerah agar jangan memungut retribusi bermacam-macam yang memberikan beban tambahan kepada para pengusaha yang saat ini tengah bertahan hidup di tengah situasi krisis keuangan global.

Apabila daerah terus melakukan hal itu, insentif yang diberikan pemerintah kepada pengusaha akan percuma. Sebab, pungutan daerah justru akan meningkatkan beban pengusaha.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-V Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Minggu (21/12) sore tadi. Dalam acara itu, sejumlah menteri hadir di antaranya Pelaksana Tugas Menko Perekonomian, yang dirangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Umum Kadin, MS Hidayat.

"Sampaikan rekomendasi Kadin itu kepada para gubernur, bupati dan walikota. Jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan insentif (pajak), akan tetapi ada lagi pajak-pajak daerah dan pungutan lainnya yang akhirnya juga menggelumbung menjadi besar bagi pengusaha," ujar Presiden.

Sebelumnya, Hidayat mengemukakan sembilan rekomendasi Kadin yang salah satu di antaranya adalah agar pungutan dan retribusi daerah yang selama ini membebankan para pengusaha dihentikan. 

"Akan tetapi, kalau nanti ekonomi sudah pulih kembali, pengusaha jangan lupa. Bantu juga daerah. Harus begitu. Jadi, keadaan sulit seperti sekarang ini, berbicara dengan pimpinan daerah. Bagaimana bisa selamat dan tidak jatuh serta tidak melakukan pemutuhan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan. Bicarakan dengan baik," tambah Presiden.

Menurut Presiden, para pengusaha yang tergabung di Kadin harus lebih dekat dengan para kepala daerah. Sebaliknya, para Gubernur, Bupati dan Wali kota juga harus dekat dengan Kadin daerah (Kadinda), supaya ekonomi daerah dapat terus bergerak dan akhirnya menumbuhkan pertumbuhan ekonomi.

Presiden Yudhoyono menambahkan, kordinasi pusat dan daerah bersama para pengusaha beberapa kali sudah dilakukan. Para gubernur bersama para pengusaha sudah saya undang di Kantor Presiden. "Dalam rapat kerja Gubernur, saya juga datang dan saya ingatkan kembali kerjasama pusat, daerah dan dunia usaha," lanjutnya.

Kepala daerah tak peka

Lebih jauh dikatakan Presiden, jika masih ada pimpinan daerah yang tidak memiliki kepekaan di saat krisis sekarang ini, Presiden minta agar diberitahu. "Supaya rakyat tahu. Karena, saya tahu banyak kepala daerah yang bagus, cepat dan dinamis serta inovatif. Saya hormat. Jika ada yang belum, pertanggungjawabannya bukan kepada Presiden, akan tetapi kepada rakyat yang memilihnya," kata Presiden.

Untuk membantu para pengusaha mengatasi krisis, tambah Presiden Yudhoyono, kemampuan keuangan pemerintah tidak cukup. "Produk Domestik Bruto (PDB) kita, katakanlah Rp 5.000 triliun. Belanja kita Rp 1.000 triliun. Kalau kita mengharapkan paket kebijakan stimulus seperti di China, pemerintah Indonesia tidak mampu. Kita menginginkan adanya kemampuan untuk itu. Akan tetapi, itu di luar kemampuan kita," paparnya.

"Kalau pemerintah membantu pengusaha, kita seperti katak yang merasa sudah besar atau jadi buble, atau kehancuran, karena ternyata lebih besar pasak daripada tiangnya. Tidak mungkin kita berutang atau sesuatu yang tidak realistik. Tidak mungkin ongkos krisis ditanggung negara semuanya seperti 10 tahun lalu. Karena itu, di 'musim' paceklik sekarang ini kita harus menerima bersama," demikian Presiden.