Menkeu Luncurkan Tahap III Sistem NSW

JAKARTA, SELASA —  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Tim Persiapan Sistem National Single Window (NSW) meresmikan Peluncuran Implementasi Tahap Ketiga Sistem NSW, hari ini, Selasa (23/12).

"Sekarang memulai NSW tahap ketiga. Diharapkan bisa memberi dampak positif bagi aktivitas perdagangan yang selama ini banyak dirugikan oleh aktivitas ilegal," kata Menkeu, di gedung Graha Savala, Depkeu, Jakarta, Selasa (23/12).

Acara ini dihadiri para Menteri terkait, antara lain Menteri Perdagangan selaku Wakil Ketua Tim Persiapan NSW, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Kesehatan.

NSW adalah sistem yang didesain untuk mendisiplinkan keluar masuk barang dan memberi transparansi, serta informasi tepat waktu ke semua pihak. Dilihat dari sisi jumlah importir yang dilayani, maka dalam implementasi tahap ketiga ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan atas jumlah importir yang dilayani, yaitu dari yang sebelumnya hanya melayani 146 perusahaan Importir menjadi 4.852 importir.

Saat ini jumlah importir yang terdaftar di lima pelabuhan utama , yaknni Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan dan Bandara Soekarno Hatta tercatat sebanyak 18.737, namun hanya 4.838 yang aktif tercatat melakukan importasi.

Sementara dari sisi penambahan instansi pemerintah yang melaksanakan sistem NSW, pada 2008 direncanakan akan bertambah 9 sehingga menjadi 14. Namun, instansi pemerintah baru yang benar-benar sudah siap melaksanakan hanya 3 yakni Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes, Ditjen Postel Depkominfo, dan Bappeten.

Dengan demikian, implementasi tahap III NSW melibatkan 8 instansi pemerintah. Hadir dalam peresmian implementasi tahap III sistem NSW, antara lain, Mendag Mari E Pangestu dan Menneg BUMN Sofyan Djalil.

Peluncuran implementasi tahap III merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka pembangunan dan penerapan sistem NSW di Indonesia dan sekaligus merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah, sebagaimana amanat Inpres No 5/2008 tentang Fokus Kebijakan Ekonomi 2008-2009.