KPU Jatim Cari Celah Undurkan Waktu Penghitungan Ulang

SURABAYA, SELASA — Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mulai mencari celah untuk mengundurkan waktu penghitungan ulang suara Pilkada Jatim di Pamekasan dari 28 Desember 2007.

Sebab, sampai saat ini DPRD Jatim tidak juga menyetujui pencairan anggaran untuk penghitungan dan pemungutan suara ulang di Pamekasan, Bangkalan, dan Sampang. Alasannya, tidak ada payung hukum untuk itu.

Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo, Selasa (23/12) di Surabaya, mengatakan, bila Depdagri tidak juga menerbitkan payung hukum untuk pencairan anggaran babak tambahan Pilkada Jatim, KPU Jatim akan segera mendatangi Mahkamah Konstitusi. Sebab MK yang memerintahkan KPU Jatim untuk menghitung ulang suara di Pamekasan serta mengadakan pemungutan ulang di Bangkalan dan Sampang.

"Kami perlu menanyakan apakah penghitungan ulang sebagai tahapan atau sebagai kegiatan. Bila sebagai tahapan, tanggal 28 Desember tidak bisa ditawar karena tahapan harus berakhir 2 Januari. Bila sebagai kegiatan, penghitungan ulang bisa dilakukan 2 Januari," tutur Wahyudi seusai bertemu Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid dan ketua-ketua fraksi bersama Ketua KPU Sampang Abu Achmad Dofir Syah dan Ketua KPU Bangkalan D Jazuli.

Dalam pertemuan itu, Fathorrasjid kembali menegaskan tidak akan menyetujui pencairan anggaran bila tidak ada payung hukum dari Departemen Dalam Negeri. Namun, respons Depdagri berupa payung hukum akan ditunggu dalam 2 x 24 jam. Bila menunggu 2 x 24 jam, KPU Jatim akan terlambat ke Mahkamah Konstitusi dan tanggal 28 Desember akan terlampaui karena setelah 25 Desember, terdapat cuti bersama sampai 29 Desember. Ditanyai hal ini, Wahyudi tidak bisa menjawab.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Setia Purwaka seusai melantik 547 pejabat eselon II dan III di Islamic Center, Surabaya, Selasa (23/12) pagi, mengatakan, Pemprov Jatim terus berkonsultasi dengan Depdagri untuk meminta payung hukum pencairan anggaran babak tambahan Pilkada Jatim.

Dia berharap payung hukum bisa segera diterbitkan Depdagri. Mengenai kemungkinan keterlambatan jadwal penghitungan dan pemungutan ulang Pilkada Jatim, Setia membantahnya. "Minggu ini mungkin keluar. Kami tetap mengupayakan adanya payung hukum meskipun ada yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi sudah cukup," ujarnya.