Soal Hutan, Pemerintah Harus Serius dan Tegas

JAKARTA,SELASA- Pengelolaan hutan sebagai sebuah komoditi, bukan aset, menyebabkan dampak kerusakan kurang diperhatikan. Parahnya, pemerintah sebagai pemegang regulasi tidak menunjukkan upaya serius untuk mereduksi dan mencegah bencana tersebut.

Hal tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Berry Nahdian Forqan pada sebuah diskusi di Jakarta, Selasa(23/12). "Setiap tahun bencana ekologi terus mengalami peningkatan. Tahun 2007 terjadi 205 bencana dan tahun 2008 meningkat sampai 359 kali," katanya.

Berry menjelaskan, belum adanya tawaran yang berani serta ketegasan pemerintah menjadi akar masalah sampai saat ini. Banyaknya kasus pengelolaan hutan oleh pihak swasta yang jelas-jelas merusak malah dibebaskan, bahkan diizinkan kembali operasinya.

Padahal, pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus melihat aspek pendistribusian yang mempengaruhi keseimbangan SDA dan pengolahan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi. Paling terpenting adalah aspek pembaharuan yang memikirkan SDA tersebut dapat digunakan kembali dalam beberapa waktu kedepan.

Sebagai contoh, 13 perusahaan besar di Riau yang diindikasikan melakukan pembalakan liar di Riau Desember ini justru dibebaskan. Polisi daerah setempat memberikan surat pemberhentian penyidikan tanpa alasan yang jelas. "Harapan Indonesia menjadi lebih baik soal penangan lingkungan, justru menjadi mimpi buruk di tahun 2008," lanjutnya.

Agenda mendesak untuk pemerintah, lanjut Berry, harus segera dilaksankan sebagai upaya penyelamatan lingkungan jangka panjang. Pemerintah harus segera mencabut seluruh peraturan dan kebijakan yang selama ini menjadi alat legitimasi untuk mengeruk keuntungan atas nama lingkungan hidup dan SDA. Selanjutnya, melakukan moratorium perizinan sampai adanya UU nasional yang interaktif menyangkut pengelolaan SDA.

Moratorium juga harus dilaksanakan untuk pembayaran dan penambahan utang sebgai upaya untuk menyelamatkan anggaran negara. Terakhir, menginvestasi aset kekayaan strategis bangsa serta sesegera mungkin menerapkan agenda nasionalisai aset.