APK PTS Jabar-Banten Rendah

BANDUNG, SELASA - Angka Partisipasi Kasar atau APK Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia Jawa Barat- Banten tahun 2008 sangat rendah. APK di Jabar hanya 7,4 persen, jauh dari standar nasional sebesar 17,2 persen.

Menurut Koordinator Perguruan Tinggi Swasta IV Jawa Barat dan Banten, Rochim Suratman, Selasa (23/12) di Bandung, hal ini berlawanan dengan banyaknya perguruan tinggi swasta yang kekuarangan siswa. Dari 478 PTS di Jabar-Banten, sekitar 40 persen kekurangan mahasiswa.

"Banyak hal yang menyebabkannya, antara lain tidak ada kepastian masa depan hingga pentingnya perhatian perguruan tinggi mengak omodasi kepentingan mahasiswa," kata Rochim dalam Seminar Nasional bertema Dengan Anggaran Pendidikan APBN dan APBD 20 Persen, Orang Miskin Tidak Boleh Sekolah di Grha Kompas Jawa Barat.

Saat ini, menurutnya, keenganan masyarakat masuk ke PTS tidak selalu akibat kesulitan ekonomi. Masalah utama justru pada keraguan masyarakat mendapatkan jaminan kerja setelah lulus. Masyarakat kecewa karena banyak PTS tidak mampu menjamin masa depan anak didiknya

Kenyataan PTS yang belum mampu melihat potensi di daerahnya juga menjadi penyebab lainnya. Banyak kasus terjadi, PTS tidak dapat mendidik dan memberikan ilmu penujang potensi ekonomi di daerah. Akibatnya, keinginan PTS mewujudkan tenaga terampil di daerah tidak tercapai. Banyak masyarakat yang akhirnya memilih ke Perguruan Tinggi Negeri dengan alasan jurusan yang tersedia lebih lengkap.

Selain itu, tenaga terampil di PTS juga belum sepenuhnya menunjang kemampuan mahasiswa. Saat ini, banyak pengajar jenjang Strata 1 hanya lulusan S1. Jumlahnya 62 persen dari total 9.000 pendidik PTS. Padahal, berdasarkan UU Guru dan Dosen, minimal pengajar S1 atau D3 adalah lulusan S2.

Jumlah guru besar juga menjadi kendala. Dari sekitar 9.000 dosen , seharusnya ada 900 guru besar. Saat ini tercatat baru 54 guru besar di PTS. "Kemampuan mereka dalam bidang akademik, jaringan, dan karya menjadi modal yang baik dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa PTS," katanya.

Sementara itu, dalam seminar, Pengamat Pendidikan dari Institute For Education Reform, Universitas Paramadina, Utomo Dananjaya, mengatakan sudah saatnya janji pendidikan gratis dalam UU Sistem Pendidikan Nasional ditepati. Diantaranya, Pasal 34 (2) dikatakan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Ketua Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia, Sitti Hikmawatty mengatakan, dibutuhkan aturan jelas tentang program wajib belajar. Hal ini guna memaksa orangtua menyekolahkan anaknya. Pemerintah bisa memberikan sanksi pada orangtua bila tidak menyekolahkan anak pada usia wajib belajar atau hingga berusia tujuh hingga 15 tahun.