Kinerja Birokrasi Memprihatinkan, Dunia Usaha Terhambat

JAKARTA, RABU — Kinerja pegawai negeri sipil (PNS) masih memprihatinkan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi merupakan kebutuhan mendesak yang perlu dilaksanakan menata ulang, menyempurnakan, membina, menertibkan, dan memperbaiki birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Fahmi Idris setelah memberikan pengarahan kepada PNS Departemen Perindustrian (Depperin) atas pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Rabu (24/12).
  
"Reformasi birokrasi ini dari sudut pandang saya adalah kebutuhan mendesak karena berbagai hal terkait efisiensi, efektivitas, produktivitas masih memprihatinkan. Ini bukan di sini saja, tapi juga diakui di tempat lain," ujar Fahmi.

Ia mengatakan, rendahnya disiplin dan etos kerja birokrasi saat ini melatarbelakangi pemerintah mendengungkan program reformasi birokrasi tersebut. Program tersebut diharapkan tercapai dalam rentang waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional pada tahun 2025.
  
Menurut Fahmi, masih buruknya kinerja PNS di Depperin diketahui dari masih tingginya persentase keterlambatan masuk kerja dan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai standar.

"Saya dapat laporan dari Sekjen tentang tingkat disiplin karyawan, berapa persen yang datang terlambat di atas jam delapan pagi. Ada unit kerja yang memang konsisten baik, tapi ada yang konsisten jelek. Kok jelek dijadikan konsisten. Ada apa ini. Pasti ada sesuatu. Saya sering kali menghibur diri menghadapi ini, ’oh iya ini kan PNS’," kata Fahmi di hadapan pejabat berbagai tingkatan Depperin.
  
Lebih lanjut, ia juga menyoroti masalah lambatnya pelayanan sehingga menghambat masuknya investasi di Indonesia. Jika di Singapura investor hanya memerlukan waktu tiga hingga empat jam untuk urusan membayar pajak sehingga untuk dapat berinvestasi hanya memerlukan waktu pengurusan satu hari, maka di Indonesia harus memakan waktu 15 hari. "Orang mau investasi kok 15 hari. Kalau mau memberi kredit sih wajar. Syukurlah sekarang memang lebih pendek bisa hanya dua hari," ujar Fahmi.

Menteri mengatakan optimistis departemennya akan mencapai reformasi birokrasi yang sempurna hanya dalam waktu tujuh tahun (2015) jika semua dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus mengikuti kemajuan sektor industri.

Sebelumnya dalam PKS Market Gathering di Jakarta Convention Center (JCC), Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan, birokrasi di pemerintahan sangat mengganggu dunia usaha karena segala perizinan yang seharusnya dapat mudah diselesaikan justru menghambat karena memakan waktu lama.

"Birokrasi masih jadi masalah untuk dunia usaha. Kalau birokrasi itu tidur, justru lebih cepat kerjaan kita," ujar Sofyan yang disambut tawa peserta market gathering.