JAKARTA, RABU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), dan Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI), meminta kepada para pengusaha, khususnya para pengusaha pulp dan kertas untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Meskipun perusahaan sedang mengalami krisis, akibat krisis ekonomi global. Sebaiknya para buruh juga diajak untuk berdiskusi mencari solusi, jangan langsung main PHK," ujar Sekretaris Jenderal FSP2KI, Etin Rodiana, dalam jumpa pers di Sekretariat Walhi, Jakarta, Rabu (31/12).
Data yang dihimpun FSP2KI dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), sudah ada sebanyak 500 orang pekerja di PT Riau Andalan Pulp dan Kertas yang mendapat PHK, dan 500 pekerja lainnya dirumahkan. "Itu masih ditambah dengan 782 pekerja dari PT Kiani Kertas yang telah dirumahkan, yang apabila perusahaan normal maka mereka akan dipekerjakan kembali," lanjut Etin.
Etin menjelaskan, masih ada langkah yang lebih bijak, yang dapat diambil oleh pengusaha pulp dan kertas daripada melakukan PHK. "Misalkan dengan memangkas ongkos maupun biaya-biaya operasional yang sifatnya tidak mendesak, seperti biaya liburan," tutur Etin.
Etin juga berharap pemerintah untuk segera turun tangan dan mengambil sikap tegas dalam menyikapi kasus ini. "Kami sudah mengirim surat kepada pemerintah pusat dan daerah, supaya jangan kami yang dikorbankan dalam kasus ini. Tapi para pengusaha yang harus konsekwen, karena ini juga imbas kesalahan mereka dalam menerapkan kebijakan," terang Etin.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang