Tim Bantuan RI Sudah Tiba di Yordania

AMAN, SABTU — Tim Aju yang dikirimkan Pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan kemanusiaan berupa dua ton obat-obatan serta menyiapkan pembukaan rumah sakit (RS) lapangan bagi rakyat Palestina yang menjadi korban agresi militer Israel, Jumat sore sekitar pukul 15.30 waktu setempat atau 19.30 WIB tiba di Aman, Yordania.

Wartawan ANTARA Andi Jauhari yang meliput langsung kegiatan itu, Jumat malam waktu setempat atau Sabtu (3/1) dinihari WIB melaporkan, setelah menempuh perjalanan selama 20 jam dari Jakarta dan tiba di Aman dengan transit di Singapura dan Doha, Qatar, tim disambut oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Aman Ari Wardhana beserta staf.

Bantuan obat-obatan dari pemerintah Indonesia untuk bangsa Palestina, yang ratusan rakyatnya meninggal dan luka-luka akibat serangan militer Israel, meningkat dari semula Rp 2 miliar atau sekitar 200.000 dollar AS, menjadi Rp 10 miliar atau 1 juta dollar AS. Dari total bantuan itu, Rp 300 juta berupa obat-obatan langsung produksi Indonesia yang telah dikirimkan melalui kargo.

Menurut Abdel Rahman Radwan, warga Palestina yang menjadi staf lokal di KBRI Aman, bantuan obat-obatan tersebut dipastikan telah tiba di Bandara Antarbangsa "Queen Alia", tetapi belum dikonfirmasi apakah sudah boleh keluar dari gudang bandara.

"Yang jelas obat-obatan dari Indonesia yang dikirim melalui kargo sudah tiba," kata pria yang kedua orangtuanya lahir di Jerusalem, dan beristrikan perempuan Indonesia kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah itu.

Menurut Aman Ari Wardhana, teknis pelaksanaan penyaluran bantuan itu akan dimatangkan malam ini juga dengan delegasi dari Jakarta yang baru tiba. "Karena menyangkut banyak pertimbangan, termasuk situasi terakhir di kawasan perbatasan Yordania-Palestina-Israel, maka mesti dimatangkan bagaimana jalan terbaiknya," katanya.

Kemungkinan, katanya, delegasi dari Indonesia tidak mudah untuk bisa mengawal masuk bantuan itu hingga ke Jalur Gaza, mengingat sulitnya izin masuk dari pihak Israel sehingga harus melibatkan lembaga sosial milik Kerajaan Yordania yakni "Jordan Hashemite Charity Organization" (JHCO).

Lembaga tersebut selama ini sudah punya izin dari Israel sehingga punya akses masuk langsung ke Jalur Gaza sehingga semua bantuan kemanusiaan yang masuk melalui perbatasan Yordania mesti bekerja sama dengan JHCO.

Sedangkan Direktur Urusan Timur Tengah Departemen Luar Negeri, A Chandra Salim, mengemukakan, perizinan untuk masuk ke kawasan perbatasan di Palestina lainnya bisa dilakukan melalui pintu masuk di Mesir. Namun, keputusan untuk bisa tidaknya masuk tidak hanya diputuskan sendirian oleh Mesir.

"Selama ini publik belum banyak mendapatkan informasi yang lengkap bahwa untuk masuk ke Palestina melalui perbatasan hanya lewat pintu perbatasan dengan Mesir, padahal ada tiga pihak berwenang lainnya yang harus memberikan izin," katanya.

Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan masih cukup banyaknya kalangan di Indonesia, yang melihat bahwa pangkal masalah utama terhambatnya akses masuk ke Gaza di Palestina karena Mesir tidak membuka pintu perbatasannya. Padahal, untuk bantuan kemanusiaan, pintu masuk di perbatasan Mesir untuk menuju Gaza sudah dibuka.

Di kawasan perbatasan, khususnya yang melalui jalur Mesir, sesuai kesepakatan di antara para pihak, ada empat pihak yang punya kewenangan untuk akses masuk ke Palestina. Keempat pihak itu adalah Palestina, Mesir, pejabat Uni-Eropa, dan Israel sendiri.

"Kalau dari sisi Mesir dan Palestina tidak terlalu ada masalah, namun yang sulit adalah di sisi pejabat Uni-Eropa dan Israel sendiri, dan itulah hasil kesepakatan yang ada," katanya.

Khusus pejabat Uni-Eropa, karena sebagian besar tinggal di wilayah Israel, seringkali juga mendapat kesulitan persetujuan, karena Israel sering berdalih bahwa situasi perbatasan tidak kondusif, sehingga kehadiran pejabat dimaksud  menjadi terhambat. "Jadi, lagi-lagi Israel cukup dominan untuk menentukan akses bisa atau tidaknya masuk ke Palestina itu," katanya. 

Sebelumnya, Chandra menjelaskan bahwa tim dari Indonesia yang akan mengantarkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan lainnya ke Palestina, yang akan berangkat 1 Januari 2009, dirancang dapat masuk melalui dua jalur, yakni masuk melalui Mesir atau Yordania.

Bila melalui Mesir, katanya, pihak pemerintah disana menyarankan agar sebaiknya bantuan tidak berupa obat-obatan, tetapi dana tunai yang ada bisa dibelanjakan untuk membeli obat-obatan di negara itu, dan kemudian akan disalurkan melalui Bulan Sabit Merah Mesir.

Di jalur masuk melalui Mesir itu, daerah yang dituju adalah Rafah, yakni perbatasan Mesir untuk masuk ke Jalur Gaza. Hanya saja, untuk pintu masuk ke Mesir, tingkat kesulitannya cukup tinggi karena perbatasan itu di bawah pengawasan empat otoritas yakni Palestina, Mesir, Uni-Eropa, dan Israel sendiri.

Sedangkan bila melalui jalur Yordania, kata dia, lebih memungkinkan tidak terjadi kendala berarti, yakni masuk melalui Ramalah kemudian Tepi Barat dan masuk ke Jalur Gaza.

"Itulah gambaran dua jalur yang sudah disiapkan, yang intinya adalah bagaimana bantuan dari Indonesia itu bisa sampai kepada rakyat Palestina," katanya.