BPKP Minta Pemerintah Buka Loket PPn Kecil

()

JAKARTA, SENIN — Setelah selesai mengaudit hasil royalti perusahaan batu bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberi saran agar loket penerimaan PPn bisa dibuka kembali di Departemen Keuangan.

Rekomendasi tersebut diungkapkan Kepala BPKP Didi Widayadi dalam jumpa pers di kantornya, Jl Pramuka, Jakarta, Senin (5/1).

“Penerimaan loket PPn kecil yang dulu dihapuskan, ke depan akan dibuka lagi. Aturannya akan dibuat oleh Menkeu,” kata Didi.

Seperti diketahui, sebelumnya kasus ini melibatkan kontraktor batu bara dan pemerintah terkait pembayaran royalti batu bara.

BPKP sebelumnya telah memberikan notasi audit kepada enam kontraktor batu bara generasi I guna mendapatkan tanggapan. Keenam kontraktor tersebut antara lain PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, dan PT Kendilo.

“Dalam hal ini, BPKP bukan yang memutuskan, pemerintahlah yang akan memutuskan mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban terkait DHPB, otoritasnya di Menkeu dan Meteri ESDM,” kata Didi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Hercules Siap Kosongkan Lahan di Tanah Abang, Asal Negara Tunjukkan Bukti

Risiko Tinggi Wapres AS: Tolak Perang Iran, Kini Disuruh Mengakhiri

Mayjen Yudha Airlangga Jadi Pangkoops TNI Habema, Gantikan Mayjen Ahmad Fikri Musmar

Hasil Timnas Futsal Indonesia Vs Vietnam 3-2, Tim Besutan Hector Souto ke Final

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com