Menbudpar: Pusat Informasi Majapahit Akan Didesain Ulang

Kompas.com - 05/01/2009, 21:39 WIB

JAKARTA, SENIN - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Minggu (4/1) malam, mengaku telah menghentikan sementara proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit yang dibangun di atas situs bersejarah Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Penghentian sementara itu dilakukan untuk menghindari pro dan kontra pembangunan proyek mega Taman Majapahit.

Namun, diakui ada kekeliruan dan kecerobohan dalam proses pekerjaan penggalian terkait pembangunan proyek sehingga merusak bagian-bagian situs sejarah tersebut. Sambil menunggu proses dilakukannya kembali pembangunan, saat ini tengah dilakukan pembahasan ulang kelanjutan proyek tersebut. Ada dua opsi yang tengah dipertimbangkan. Selain melakukan redesain, dengan tidak menggunakan fondasi agar tidak merusak situs, atau opsi lainnya, yakni memindahkan lokasi proyek tersebut ke lokasi lain.

Demikian disampaikan Jero Wacik menjawab pers, seusai menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1) sore. Namun, diakui apabila memindahkan lokasi Taman Majapahit, pemerintah tidak memiliki dana untuk membeli lokasi lain.

"Kalau tidak dilakukan pembangunan, ya artinya situs Trowulan kembali seperti semula berstatus quo. Dari dulu begitu-begitu saja, tidak akan ada pembangunan. Sementara, banyak warga di sekitar yang mengambil secara liar batu bata peninggalan situs," ujarnya.

Akui ceroboh

Dalam kesempatan itu, Jero Wacik berkali-kali menyatakan dirinya tidak punya niat sama sekali untuk merusak situs peninggalan sejarah tersebut. Ia mengaku justru ingin mewujudkan kebesaran kerajaan Majapahit sebagai warisan budaya bagi generasi berikutnya.

"Saya bilang kemarin (Minggu malam) dalam rapat, oke distop dulu. Kalau saya dikatakan menista sejarah, itu sangat salah. Justru saya ingin mengangkat kebesaran sejarah Majapahit. Saya sudah berbicarta dengan para arkeolog. Sama sekali tidak ada niat seperti itu (merusak). Tidak ada pemaksaan kehendak. Masa, sebagai menteri kebudayaan dan pariwisata, saya mau merusak situs sejarahnya sendiri. Gila apa saya ini?" tandasnya.

Menurut Jero, Bahwa ada kekeliruan ketika mencangkul, iya. Namanya juga membangun. Pasti terkena. Pusat Informasi Majapahit itu dibangun di tanah kosong di antara Segaran III dan IV. Akan tetapi, kalau pun digali, meskipun itu tanah kosong, selalu saat digali akan ditemukan situs sejarahnya berupa bata-bata rumah. Situs pasti ada. Jadi mau dibangun di mana?

Jero mengatakan, kawasan situs Majapahit mencapai luas sekitar 11X11 kilometer. Namun, kawasan tersebut sekarang ini sudah menjadi padat dengan bangunan rumah kota dan pedesaan. Apalagi di bawahnya, tentu ada situs Majapahit. Akibatnya, sulit untuk mencari lokasi lain. Sebab itu, diputuskan bakal lokasi Taman Majapahit berada di atas situs, dengan areal hanya sebesar 2.000 meter persegi.

Dikatakan Jero, apabila Taman Mapajahit akan dibangun di luar Trowulan, seperti di Jakarta atau Bogor, tentu lokasinya tidak akan tepat. Karena tidak ada aura dan rohnya dengan lokasi situs Majapahit. "Oleh sebab itu, waktu semula ide itu digagas bersama para arkeolog, lokasi proyek itu dibangun di lokasi yang risiko kerusakan situsnya kecil dan sedikit. Karena, kalau di gali di manapaun di kawasan itu, pasti akan menemukan sisa situs," jelas Jero.

Diakui oleh Jero, seandainya proses pembangunan Taman Majapahit itu berjalan lancar dan baik, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan segera melanjutkan pembangunan Taman Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, sebagai wujud mengangkat kebesaran sejarah kerajaan Sriwijaya.

Saat ditanya, mengapa situs tersebut tidak direkonstruksi saja seperti aslinya, Jero mengakui jika cara itu yang ditempuh akan memakan waktu 100 tahun. "Oleh sebab itu, dipotong kompas dengan cara membangun Taman Majapahit lengkap dengan Pusat Informasi Majapahit dan lainnya," tuturnya.

Tentang isu pembangunan proyek tersebut didorong untuk diseleisakan menjelang pemilu, Jero membantah. "Tidak ada hubungan proyek tersebut dengan pemilu. Proyek ini dibangun bertahap karena tidak ada dananya. Untuk itu, tahun 2009 ini baru akan cair sebesar Rp 3 miliar. Proyek ini direncanakan selesai kalau tidak 2012 ya tahun 2013 mendatang," lanjutnya.

Adapun mengenai pemindahan Kepala Subkelompok Registrasi di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur Endro Waluo, Jero mengaku terkejut dan baru tahu dari media massa. Saya sudah menugaskan Inspektorat Jenderal (irjen) Depbudpar untuk berangkat ke sana, dan mencari tahu apa alasan pemindahannya. "Tidak boleh ada cara-cara yang tidak baik dalam mengelola sesuatu," demikian Jero.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau