Mesir Berupaya Fasilitasi Bantuan RI ke Gaza

KAIRO, SENIN - Pemerintah Mesir berjanji akan memfasilitasi Indonesia dalam menyampaikan bantuan obat-obatan, ambulan dan keperluan logistik lainnya langsung kepada warga Palestina di Gaza. "Pernyataan pemerintah Mesir itu tentu amat kita sambut baik dan kita berharap dalam satu atau dua hari ini, sudah ada kepastian untuk bisa membawa bantuan kemanusiaan dari Indonesia langsung ke Jalur Gaza," kata Direktur Urusan Timur Tengah Deplu, RI Aidil Chandra yang bersama Kepala Pusat Pengendalian Krisis (PPK) Depkes Rustam S Pakaya memimpin delegasi Indonesia menemui Asisten Menlu Mesir untuk Urusan Negara Arab Abderahman Salaherdin di Kairo, Mesir, Senin (5/1).

Kepada wartawan Antara, Aidil Chandra Salim mengemukakan bahwa pernyataan tersebut cukup melegakan, mengingat upaya yang sama melalui pintu masuk di perbatasan Yordania-Palestina sebelumnya tidak terwujud akibat kendala yang ada, yakni harus melalui daerah yang masuk wilayah Israel, yakni Tepi Barat.

Delegasi Indonesia yang diantar langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Mesir AM Fachir itu adalah tim aju awal, yakni Kepala Pusat Pengendalian Krisis (PPK) Depkes Rustam S Pakaya, Direktur Urusan Timur Tengah Deplu Aidil Chandra Salim, Lucky Tjahjono (PPK Depkes), Presidium MER-C Joserizal Jurnalis, Mohammad Mursalim (MER-C), Agus Kooshartoro dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Basuki Supartono (BSMI) dan Arif Rahman (Muhammadiyah).

Selain itu, juga ikut serta sejumlah wartawan yang meliput diantaranya Hanibal Widada Yudya Wijayanta (ANTV), Firtra Ratory (TV One), Mahendro Wisnu Wardono (Metro TV), Sahlan Basir (TVRI), Ismail Fahmi (TV One) dan Nirzam Fahmi (Trans TV).

Pada pertemuan Senin pagi, sebelum bertemu Asisten Menlu Mesir tersebut, Jose Rizal Jurnalis menyampaikan kepada Dubes AM Fachir bahwa bantuan kemanusiaan dari Indonesia, baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya, hendaknya bisa langsung dipastikan dapat diterima di Jalur Gaza.

"Setelah kita gagal masuk Jalur Gaza melalui pintu masuk perbatasan Yordania, maka satu-satunya jalan adalah melalui pintu Mesir, yang aksesnya lebih dekat, dan tentu kita semua berharap bantuan dari Indonesia ini dapat dipastikan masuk ke Gaza," katanya.

Menurut Aidil Chandra Salim, setelah adanya "lampu hijau" dari pemerintah Mesir yang akan membantu fasilitas dan perizinan masuknya bantuan Indonesia ke Jalur Gaza melalui pintu Rafah, maka ini yang perlu segera disiapkan adalah daftar rinci bantuan kemanusiaan, baik obat-obatan maupun mobil ambulans, yang kemudian akan dibuatkan Nota Diplomatik oleh Kedubes RI, agar Kementerian Luar Negeri Mesir bisa segera memprosesnya.

"Kalau bantuan itu sudah siap hari ini atau besok, mereka (pemerintah Mesir) berjanji akan mengurus izinnya, dan bantuan dinyatakan bisa masuk ke Gaza melalui pintu Rafah," kata ahli bedah tulang, yang telah berkali-kali melakukan tugas misi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia maupun berbagai negara itu.

Janji dijamin masuk

Pada bagian lain, Aidil Chandra Salim menambahkan bahwa satu sosok lain yang berperan penting untuk memutuskan bahwa bantuan Indonesia bisa "dikawal" masuk ke Gaza adalah Yasser Osman, Ketua Departemen Palestina pada Kementrian Luar Negeri Mesir. "Saya pastikan bantuan (kemanusiaan) dari Indonesia ini akan bisa sampai ke Jalur Gaza melalui pintu Rafah," kata cucu H Agus Salim itu mengutip lagi ucapan Yasser Osman.

Sedangkan Rustam S Pakaya menambahkan bahwa pihak Mesir menyatakan bahwa bila dari Indonesia punya akses langsung ke Rumah Sakit Shifa di Gaza, diharapkan bisa berkomunkasi agar pihak rumah sakit bisa mengirimkan wakil untuk bisa keluar dari Gaza, dan menuju ke perbatasan di Rafah agar bisa menerima langsung bantuan dimaksud.

"Bagaimanapun juga disampaikan oleh Asisten Menlu Mesir bahwa Jalur Gaza itu adalah wilayah pendudukan Israel, sehingga tidak mudah untuk bisa masuk ke Jalur Gaza, sehingga perlu dicarikan upaya yang sama-sama bisa diterima," katanya.

Aidil Chandra Salim dan Jose Rizal Jurnalis pun menguatkan bahwa memang di perbatasan, meski ada empat pihak yang punya kewenangan untuk izin masuk keluar-masuk orang dan barang, yakni Mesir, pejabat Uni-Eropa, Israel dan Palestina, namun oleh Israel di kawasan itu dinyatakan sebagai zona "darurat militer".

Kondisi semacam itu membutuhkan upaya perundingan dengan pendekatan tertentu, agar bantuan kemanusiaan itu bisa sampai kepada yang berhak menerimanya, yakni rakyat Palestina.