Depkeu Minta KPK Telusuri Seluruh Rekening Liar

JAKARTA, SELASA — Departemen Keuangan berharap Tim Pemeriksa Rekening Liar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya meneliti rekening yang sudah ditutup dan dananya tidak dilaporkan ke Kantor Kas Negara. Akan tetapi, justru memeriksa semua rekening liar yang telah dilaporkan kepadanya beberapa waktu lalu.

Dengan meneliti semua rekening yang dilaporkan Depkeu, diharapkan potensi dana yang ada di rekening tersebut dapat ditarik menjadi sumber penerimaan negara baru.

Inspektur Jenderal Depkeu Hekinus Manao menyatakan hal itu saat ditanya Kompas, Selasa (6/1) sore di Jakarta.

Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Ketua KPK Antasari Azhar, mulai Januari KPK akan mulai menelusuri rekening liar yang pernah ditutup departemen dan lembaga, namun dananya tidak dilaporkan ke Kas Negara. Tim KPK yang telah dibentuk itu akan mulai bergerak Januari ini.

Tim Penertiban Rekening Liar Depkeu menjelang akhir tahun lalu pernah menyampaikan 260 buah rekening senilai Rp 314,22 miliar dan 11,02 juta dollar AS kepada KPK untuk ditelusuri peruntukannya.

Tercatat, dari jumlah 260 rekening, sebanyak 102 rekening berasal dari Mahkamah Agung yang nilainya tidak diketahui. Sebanyak 66 rekening senilai Rp 56,82 miliar berasal dari Deepartemen Hukum dan HAM, sedangkan dari Departemen Dalam Negeri tercatat 36 rekening dengan nilai Rp 88,57 miliar dan 51,58 ribu dollar AS.

Adapun di Departemen Pertanian terdapat 31 rekening dengan nilai yang juga tidak diketahui. Sementara itu, di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 21 rekening dengan nilai Rp 139,43 miliar dan 270,5 ribu dollar AS; serta di Badan Pengatur Migas terdapat 2 rekening dengan nilai 10,7 juta dollar AS.

"Kita berharap, rekening yang pernah dilaporkan Depkeu ke KPK dapat semuanya diperiksa dan ditelusuri. Jadi, jangan hanya rekening yang sudah ditutup saja karena, kalaupun ada rekening yang sudah ditutup dan dananya tidak dilaporkan ke kantor Kas Negara, belum tentu dananya itu benar-benar milik negara. Bisa jadi, dananya itu kepunyaan pegawai seperti milik koperasi pegawai dan sumbangan masjid serta lainnya," ujar Hekinus.

Belum tentu bermasalah

Menurut Hekinus, dari 1.034 rekening liar yang sudah ditutup, ada sebagain besar yang tidak disetujui dan sebagian kecil disetujui penutupannya oleh Depkeu.

Meskipun ada rekening yang ditutup, rekening tersebut belum tentu bermasalah. Akan tetapi, ada juga rekening yang sudah ditutup, namun dananya tidak disetorkan ke negara. "Ini yang bisa saja merugikan negara. Bahkan, ada juga rekening yang ada, akan tetapi peruntukannya tidak jelas," tambah Hekinus.

Oleh karena itu, lanjut Hekinus, KPK sebaiknya meneliti semua rekening yang sudah diinventarisasi oleh Depkeu. Kalau KPK meneliti semuanya, termasuk rekening yang ditutup, Depkeu akan siap membantu. "Depkeu akan menyiapkan sejumlah bahan yang diperlukan KPK. Karena, kami tahu, hanya KPK yang bisa mendalami lagi mana rekening yang dananya bisa berpotensi merugikan negara dan yang tidak," kata Hekinus.

Namun, lanjut Hekinus, apabila KPK tetap fokus pada rekening yang sudah ditutup dan dananya tidak disetorkan ke Kantor Kas Negara, Depkeu siap saja membantunya.