Megawati Minta Tokoh Adat Bantu Atasi HIV/AIDS

Kompas.com - 09/01/2009, 17:15 WIB

AMBON, JUMAT — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta para tokoh adat ikut berperan aktif bersama pemerintah untuk memberantas penyebaran penyakit HIV/AIDS yang semakin memprihatinkan.
    
"Saya akhir-akhir ini berkunjung ke wilayah Indonesia Timur, dan menemukan hal memprihatinkan bahwa ternyata HIV/AIDS masih menjadi hal tabu untuk dibicarakan, padahal penyebarannya di wilayah ini semakin tinggi sekali," ujar Megawati saat bersilaturahim dengan para tokoh adat se-Kota Ambon, di Ambon, Jumat (9/1).

Berdasarkan laporan yang diterima dan melihat langsung kondisi di lapangan, mantan Presiden ke-V RI itu mengaku prihatin karena kecenderungan warga terkontaminasi virus yang belum ditemukan obat penangkalnya itu, terutama kaum generasi muda dan anak-anak, semakin meningkat.

"Ini masalah kita semua dan bukan ditabukan atau tidak boleh dibicarakan. Bahkan, kemarin saat mengunjungi salah satu rumah sakit umum di Provinsi Papua, saya melihat ada beberapa anak baru lahir, masa depannya terancam hancur dan persentase terus hidup semakin kecil karena telah terkontaminasi virus penyakit mematikan itu, yang merupakan bawaan orangtuanya," ujarnya.

Ia mengakui, penyebaran HIV/AIDS menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan kesehatan anak bangsa Indonesia sehingga semua komponen harus terlibat mengatasinya, mengingat belum ditemukan obat penyembuh penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh itu. Di sisi lain, penanganannya belum optimal.

Ia meminta kalangan tokoh adat untuk bersama-sama pemerintah mensosialisasikan secara terbuka tentang keberadaan dan penyebaran virus mematikan itu, di samping langkah-langkah penanganan agar tidak terkontaminasi atau terjangkit penyakit itu.
    
"Penyakit ini tidak terlihat, tetapi bisa menjadi bahaya laten, dan jika muncul seperti gunung meletus. Jika terus dibiarkan dan tidak serius ditangani maka akan mengancam kesejahteraan bangsa dan negara ini. Karena itu, masalah ini jangan ditabukan dalam masyarakat," ujarnya.

Megawati meminta Gubernur Maluku untuk melaksanakan berbagai langkah sosialisasi dan penanganan di daerah ini, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tokoh adat dan pemuka agama, sehingga penyakit yang menyerang imunitas tubuh itu tidak terus menyebar dan meningkat.
    
Bila perlu, bagi laki-laki dan perempuan yang akan kawin diwajibkan untuk mengecek darah terlebih dahulu sehingga diketahui kondisi kesehatannya. Megawati berujar, jika seorang ibu muda sejak awal telah terkontaminasi maka generasi yang akan dilahirkan juga akan menderita sakit.

"Saya meminta dengan hormat, para tokoh adat dan pemuka agama juga terlibat mensosialisasikan masalah penyakit ini kepada masyarakat sebab jika tidak dikomunikasikan dan disosialisasikan secara terbuka maka program apa pun yang dilakukan tidak akan berhasil, termasuk wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan," kata Megawati.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau