Mulai 2009, Pengecer Tak Boleh Menyimpan Pupuk

BANYUMAS, SENIN — Distribusi pupuk urea bersubsidi di Banyumas mulai awal tahun 2009 ini menerapkan distribusi tertutup. Distributor dan pengecer resmi tak boleh lagi menyimpan pupuk. Mereka juga hanya diperbolehkan menjual pupuk kepada petani, sedangkan petani hanya boleh membeli pupuk jika memiliki kartu kendali.

Madiarja (65), petani di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Sokaraja, Senin (12/1), mengaku, sudah tak kesulitan lagi memperoleh pupuk urea sejak petani harus membeli pupuk dengan kartu kendali. Harga belinya pun sesuai dengan harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi, Rp 60.000 per zak isi 50 kilogram.

"Sekarang sudah tidak susah lagi cari pupuk. Tak seperti dulu. Barangnya ada dan harganya juga tak mahal," katanya.

Sarmini (50), petani lainnya di desa itu juga mengakui sejak menggunakan kartu kendali, dia sudah tak kesulitan memperoleh pupuk. Namun, dia berharap agar kemudahan itu tak hanya berlangsung sesaat, melainkan dapat berlangsung secara terus-menerus.

"Jangan cuma sekarang saja mudah, tetapi nanti pada musim tanam selanjutnya susah lagi mendapatkan pupuk. Kami sangat berharap pupuk selalu ada setiap kali petani membutuhkan," katanya.

Wakil Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, dengan diterapkannya distribusi tertutup, distributor maupun pengecer tak diperbolehkan lagi menyimpan pupuk. Pupuk hanya boleh disimpan di gudang PT Pupuk Sriwijaya.

"Biarkan gudang Pusri saja yang penuh pupuk, jangan pengecer," ucapnya. Pupuk pun, lanjutnya, hanya didistribusikan oleh distributor dan pengecer pada saat petani membutuhkannya. Agar jumlah pupuk yang didistribusikan sesuai kebutuhan petani, pengecer dengan petani mengadakan pertemuan seminggu sekali untuk membahas kebutuhan pupuk.

"Pertemuan itu harus rutin dilaksanakan seminggu sekali, agar jumlah pupuk yang dikeluarkan pengecer sesuai dengan kebutuhan petani," katanya.

Untuk mengendalikan jumlah pupuk yang keluar dari Gudang PT Pusri, Husein mengatakan, mulai sekarang PT Pusri harus melaporkannya secara berkala sebulan sekali.

"Sekarang pemerintah yang akan mengendalikan distribusi pupuk ini. Seminggu sekali, kami juga selalu periksa ke lapangan, agar tak ada lagi kelangkaan pupuk," katanya menjelaskan.