LPI Gugat SBY, Siapkan 12 Pengacara

JAKARTA, SENIN — Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menggugat Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla karena mereka dinilai gagal memenuhi janji-janji politik yang dikampanyekan. Dua belas pengacara di bawah Tim Advokasi Warga Negara Menggugat akan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis nanti.

"Gugatan ini memberi pelajaran kepada pemimpin kita untuk tidak asal janji juga sebagai terobosan hukum bahwa setiap warga negara punya hak untuk menggugat pemimpinnya," kata Koordinator tim advokasi LPI, Lukman Hakim, dalam konferensi pers di Gedung Ranuza, Jl Timor, Jakarta, Senin (19/1).

Mekanisme gugatan ini termasuk citizen lawsuit, yakni hak gugat warga negara kepada penyelenggara negara. "Kami ingin menjadikan ini sebagai tradisi politik kita, ya untuk pendidikan politik warga negara. Kenapa SBY-JK? Ya karena, dalam mekanisme pemerintahan, merekalah yang bertanggung jawab atas pemerintahan saat ini," tutur Direktur LPI Boni Hargens.

Menurut Boni, ini pelajaran kepada pemimpin kita untuk tidak asal janji. "Para tokoh elite parpol boleh berkampanye dengan mengumbar janji-janji, tapi hak warga negara juga untuk menagih janji saat mereka memimpin dan tidak ditepati," tuturnya.

Lukman selaku kuasa hukum telah menyiapkan materi gugatan dari janji-janji politik yang pernah dijadikan pidato politik SBY seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan. Kalau gugatan ini menang, dikatakan Boni, LPI atas nama warga negara meminta Presiden SBY dan Wapres JK mengajukan permintaan maaf yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang disampaikan dalam pidato resmi.

"Kami juga meminta MPR/DPR dapat meminta laporan pertanggungjawaban Presiden SBY dengan di akhir masa jabatannya nanti," tuturnya.

Konsekuensi terakhir, dikatakan Boni, bila ia menang dalam gugatan ini maka ia meminta pemerintah saat ini dapat dihentikan dan dibentuk pemerintahan ad interim. Ia juga menjelaskan, Gerakan Tagih Janji ini dilakukan LPI dari tahun 2004.

"Belakangan ini kenapa muncul begitu kencang karena pemerintah sekarang itu justru mengiklankan diri berhasil, padahal banyak program yang tak memenuhi target," jelasnya.

Ia mengatakan, semua pimpinan akan dikritisi karena gerakannya ini murni untuk rakyat. "Jadi, bukan karena menjelang pemilu, tetapi karena iklan pemerintah yang sekarang ini seakan-akan semua program berhasil. Kan rakyat bisa dibodohi kalau kenyataannya tidak seperti itu," ujarnya.