Pendamping Mega Harus Bisa Dongkrak Suara

JAKARTA, KAMIS — Siapa yang akan dipilih Mega sebagai pasangannya pada pemilihan presiden Juli mendatang? Pertanyaan ini belum bisa ditemukan jawabannya. Sekjen PDI-P Pramono Anung mengatakan, partainya akan merangkul partai yang belum memiliki calon presiden. Sejumlah nama seperti Sri Sultan HB X, Prabowo Subianto, dan Hidayat Nur Wahid disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang akan dipinang mantan presiden itu. Siapa yang paling cocok dengan Mega?

Pengamat politik yang juga Direktur Reform Institute, Yudi Latif, mengatakan, calon pendamping Mega harus bisa saling melengkapi. Dalam hal pemenangan kontestasi pemilu, sang calon pendamping haruslah figur yang mampu menutup 'bolong' perolehan suara PDI-P di suatu wilayah.

"Pilihan cawapres harus mempertimbangkan pemenangan pemilu. Peta pendukungnya jangan overlapping dengan Ibu Mega. Masa pemilihan kan masih lama, peta pergeseran juga masih sangat mungkin berubah. Siapa yang paling kuat, kalau lihat jajak pendapat kan ada Sultan, Hidayat Nur Wahid, dan Prabowo. Yang penting, pendampingnya punya kemampuan untuk menutupi dan melengkapi posisi Mega dalam meraih suara," kata Yudi, dalam jumpa pers di Megawati Institute, Jakarta, Kamis (22/1).

Yudi merinci, Sri Sultan mempunyai basis dukungan di Pulau Jawa, Hidayat Nur Wahid luar Jawa, sementara Prabowo sama dengan Sultan, dipandang memiliki basis dukungan di Pulau Jawa.

Saat ditanya, apakah ada indikasi Sultan menjadi calon kuat yang akan dipilih, Yudi tak memberikan jawaban pasti. Ia hanya mengatakan, pernyataan Sultan yang menyatakan ingin memperkuat dukungan di luar Jawa harus jadi pertimbangan. "Kalau Sultan yang jadi pilihan, beri waktu untuk membesarkan dirinya. Sultan pernah mengatakan, bahwa untuk luar Jawa dia masih harus berjuang," ujarnya.

Posisi PDI-P, menurut Yudi, juga belum aman untuk meraih suara 25 persen pada pemilu legislatif. Sebaiknya, ia menilai penentuan cawapres dilakukan pascapemilu legislatif. "PDI-P pasti perlu koalisi dengan partai lain. Cawapres sebaiknya setelah pemilu legislatif, jadi bisa menentukan apakah bisa melenggang sendiri atau tidak. Kalau aman ticketing-nya, baru bisa menentukan melangkah dengan siapa," kata Yudi.