Penyampaian SPT Akan Diwajibkan dalam Bentuk Elektronik

Kompas.com - 25/01/2009, 10:55 WIB

JAKARTA, MINGGU — Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak akan mewajibkan wajib pajak (WP) menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk elektronik mulai 2009.
    
Kewajiban menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik itu diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Bentuk Elektronik.
    
Salinan Perdirjen yang diperoleh di Jakarta, Minggu (25/1) menyebutkan, WP wajib membuat SPT elektronik (e-SPT) yaitu SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan pihak Ditjen Pajak.
    
SPT dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
    
Bagi WP yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak yang berlaku sebelum Perdirjen Pajak 6/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan e-SPT berlaku terhitung 1 Juli 2009.
    
Sedangkan bagi WP yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak yang berlaku setelah berlakunya Perdirjen ini, berlaku terhitung sejak awal bulan ke enam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.
    
E-SPT beserta lampiran-lampirannya dilaporkan menggunakan media elektronik seperti CD, disket, dan flash disk, ke KPP di mana WP terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang akan diberikan secara cuma-cuma oleh Ditjen Pajak kepada WP.
    
Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan men-generate data Elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.
    
Penyampaian e-SPT oleh WP ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.
    
WP juga dapat menyampaikan e-SPT melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai ketentuan baru itu, Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan bahwa pihaknya tengah memperbaiki proses penyampaian SPT mengingat jumlah pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) makin banyak.
    
"Kita tidak mau ada penumpukan seperti ketika saat pengurusan NPWP, kita sedang me-review (memperbaiki), dan salah satu di antaranya adalah e-SPT ini," kata Darmin akhir pekan lalu.
    
Menurut dia, cara itu akan lebih memudahkan WP memasukkan atau menyampaikan SPT dan juga memudahkan pihak Ditjen Pajak menerima SPT itu.
    
"Di negara maju sudah mengandalkan e-SPT, kita akan mendorong orang melakukan itu dan kita buat sistemnya agar mereka mudah mengaksesnya, sehingga dia untung, kita untung," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau