Akbar: Golkar Lamban Tentukan Capres

Kompas.com - 30/01/2009, 19:42 WIB

YOGYAKARTA, JUMAT — Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menilai Partai Gollkar terlalu lamban dalam menentukan kandidat untuk dimajukan dalam bursa calon presiden 2009 dari partai itu.

"Saat ini sejumlah partai poitik besar masing-masing telah mengumumkan calonnya, di samping beberapa personal yang juga sudah mendeklarasikan diri sebagai capres. Golkar sangat lamban dalam menentukan sikap," kata Akbar seusai membuka Musyawarah Kerja Nasional Barindo di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, Golkar seharusnya sejak sekarang sudah mengumumkan beberapa nama kandidat yang diunggulkan sebagai capres untuk Pemilihan Presiden 2009 sehingga dari sekarang pula sudah dapat disusun langkah-langkah strategis memenangkan pemilu.

"Seharusnya, beberapa nama yang ada di tubuh Golkar sendiri dapat diakomodasi dan ditawarkan ke publik, sedangkan untuk siapa yang akan maju dapat ditentukan kemudian," katanya.

Ia menilai sikap lamban ini timbul karena Golkar menganggap remeh konvensi sebagai salah satu upaya untuk menjaring dan menentukan capres.

"Harus diakui bahwa model konvensilah yang mendukung kemenangan Golkar pada Pemilu 2004," tandas Akbar.

Ia melanjutkan, kader Partai Golkar yang maju dalam bursa capres tidak dapat disalahkan meskipun mereka tidak melalui Partai Golkar karena hal tersebut merupakan hak individu.

"Tidak bisa disalahkan jika kader Golkar maju dalam bursa capres melalui partai lain karena ini merupakan hak individu dan mereka juga ingin punya pengalaman politik," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, langkah Partai Golkar yang lambat menentukan sikap untuk meramaikan bursa presiden itu sangat disayangkan, sebaliknya ia memaklumi tokoh-tokoh partai ini kemudian memutuskan maju sebagai capres melalui partai lain.

"Seandainya Golkar tetap memakai mekanisme konvensi, saya yakin capres seperti Sultan HB X, Marwah Daud Ibrahim, Yuddy Chrisnandi, Fadel Muhammad, dan saya sendiri pasti akan ikut konvensi sehingga salah besar jika ada yang menganggap di Partai Golkar tidak perlu konvensi karena tidak ada untungnya," katanya.

Mega-Buwono
Mengenai semakin santernya isu duet Megawati dan Sultan, Akbar menyatakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar.

"Pencapresan Sultan merupakan sesuatu yang wajar dan bukan upaya untuk membelot dari Partai Golkar. Sultan adalah tokoh yang mempunyai peluang untuk maju sebagai capres," katanya.

Namun, Akbar enggan mengomentari peluangnya dipilih sebagai calon wakil presiden oleh PDI-P dan Megawati.

"Saya tidak berkapasitas menjawab apakah menerima atau menolak menjadi calon wakil presiden mendampingi Ibu Megawati, sebagai bentuk penghormatan saya kepada mekanisme yang sedang berjalan di tubuh PDI Perjuangan.

Pada waktunya nanti, saya akan memberi jawaban jika memang hal tersebut sudah ditawarkan, apakah akan menerima atau menolak," kata Akbar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau