Irak Memulai Pemilu Bersejarah

BAGHDAD, SABTU — Pemilihan umum tingkat provinsi di Irak telah dimulai pada Sabtu (31/1) di tengah pengamanan ketat. Ini merupakan pemilu pertama sejak 2005.

Sekitar 15 juta pemilik hak pilih diundang untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan di 14 dari 18 provinsi di ribuan tempat pemungutan suara (TPS) mulai pukul 07.00 waktu setempat (11.00 WIB) hingga 17.00 waktu setempat (21.00 WIB).

"Saya harap hasil pemilu ini akan dapat mewujudkan dewan provinsi baru yang bekerja untuk kepentingan rakyat," kata Hashem Karim, seorang pemilih yang sedang menunggu di salah satu TPS di Nasiriyah, sebelah selatan Baghdad.

Pemilu pada Sabtu itu dipandang sebagai ujian pemulihan kestabilan Irak, saat Presiden AS Barack Obama sedang mempertimbangkan penempatan pasukan tambahan AS di Afganistan.

Sebanyak 800.000 personel kepolisian dan militer dikerahkan ke seantero negara itu, sebagai bagian dari upaya mencegah serangan oleh Al Qaeda dan kelompok gerilyawan lain.

Pihak berwenang telah menutup pintu perbatasan, menutup bandara, dan memberlakukan larangan keluar pada malam hari sebagai bagian dari pengetatan keamanan bagi pelaksanaan pemilu.

Lebih dari 14.400 calon memperebutkan 440 kursi di dewan-dewan provinsi. Arab Sunni, yang memboikot pemilu pada 2005, diperkirakan akan meraih banyak kursi.

Pemilu itu juga dipandang sebagai suatu referendum basa-basi bagi kepemimpinan Perdana Menteri Nuri Al-Maliki.

Perdana Menteri dari tokoh Syiah itu dalam beberapa bulan belakangan ini dianggap sebagai pemimpin yang lebih kuat, dengan mempromosikan suatu agenda nasional sekuler sebagai reaksi atas pertikaian sektarian menyusul serbuan pimpinan AS pada 2003.

Kendati Al-Maliki tidak mengikuti pemilu itu, ia telah mengajukan sejumlah pendukungnya dalam daftar calon. Pemilu itu tidak mencakup tiga provinsi otonomi Kurdi di kawasan utara Irak, yaitu Arbil, Dohuk, dan Sulaimaniyah.

Pemilu telah ditangguhkan di provinsi kaya akan minyak, Kirkuk, tempat warga Kurdi ingin bergabung kendati ditentang keras oleh pemerintah pusat.