SBY Lemah Solidkan Tim

Jakarta, Kompas — Kelemahan utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan pemerintahan adalah tidak mampu menyusun tim yang solid, baik di kabinet maupun dengan Wakil Presiden. Hal ini yang membuat kebijakan pemerintah menjadi tidak efektif.

Kritik tersebut disampaikan oleh Akbar Tandjung saat menjadi salah satu pembicara dalam acara ”Dialog Kenegaraan” di Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Rabu (4/2).

Akbar termasuk salah satu tokoh yang telah menyatakan kesiapan untuk dicalonkan sebagai presiden pada Pemilu 2009. Dalam acara itu, hadir juga dua calon presiden lain, yaitu Sutiyoso dan Yusril Ihza Mahendra, serta anggota DPD (Bengkulu), Muspani, dan ahli marketing politik dari Universitas Indonesia, Firmanzah.

”Pada saat terpilih dengan suara mayoritas penuh, seharusnya saat itu memiliki confidence untuk membuat kabinet yang solid, kuat, dan benar-benar memahami visi presiden. Tetapi, yang terjadi beliau menyusun kabinet terlalu memerhatikan kepentingan partai-partai,” ujar Akbar.

Kesalahan lain Yudhoyono adalah menganjurkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu yang membuat Presiden dan Wakil Presiden terus bersaing.

”Apa yang kita lihat, Presiden dan Wakil Presiden masing-masing pasang iklan, berlomba-lomba. Apa ini sistem politik yang baik?” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Akbar juga menegaskan bahwa dirinya akan maju sebagai capres, terutama kalau Partai Golkar membuka konvensi. Oleh karena itu, dia menantang Kalla untuk menggelar konvensi itu. ”Seorang ketua umum sangat mengherankan jika bilang konvensi tidak ada untungnya. Sangat naif seorang pemimpin partai menyatakan hal seperti itu,” tutur Akbar.

Terlalu banyak rapat

Yusril yang pernah masuk dalam anggota Kabinet Indonesia Bersatu tidak mau menyebutkan kebijakan terburuk pemerintahan Yudhoyono. Menurut dia, hal itu tidak pantas. Namun, dia menegaskan bahwa apabila memimpin negeri ini, dia tidak akan terlalu banyak rapat.

”Saya tidak suka rapat. Terlalu banyak rapat, banyak bicara, akhirnya tidak mengambil langkah apa pun. Kalaupun mengambil langkah, sudah terlambat,” ujarnya.

Menurut Yusril, seorang pemimpin juga tidak perlu terlalu masuk pada persoalan detail. Hal itu karena hal teknis bisa dilaksanakan pejabat lain. Yang terpenting adalah mampu mendelegasikan tugas dengan jelas.

Sutiyoso juga mengkritik sikap Yudhoyono sebagai Panglima Tertinggi TNI yang membuat pernyataan soal ABS (asal bukan calon presiden ”S”) dalam rapat koordinasi TNI dan rapat kerja Polri. Selain Yudhoyono tidak meyakini isu itu ada, pernyataan tersebut justru menimbulkan polemik.

”Kalaupun ada, seharusnya juga tidak perlu diekspos. Sebagai Panglima Tertinggi TNI itu kan bisa memanggil siapa saja,” katanya.

Anggota DPD, Muspani, mengharapkan presiden ke depan adalah figur yang benar-benar memerhatikan kemajuan daerah. Kebanyakan capres yang ada juga memiliki visi misi seragam, belum memiliki program yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pakar marketing politik dari Universitas Indonesia, Firmanzah, mengingatkan para capres agar mampu menawarkan yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Hal itu pula yang membuat Barack Obama dipilih masyarakat Amerika Serikat. (sut)