Umat Islam Diminta Tak Terpancing Isu SARA

MEDAN, JUMAT - Forum Umat Islam Bersatu menyerukan kepada umat Islam di Sumatera Utara tidak terpancing dengan isu yang menyebabkan konflik bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan, menyusul meninggalnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Abdul Azis Angkat dalam unjuk rasa pembentukan Provinsi Tapanuli.

Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) terdiri dari berbagai elemen organisasi massa Islam seperti Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam, Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Pemuda Anshor, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Badan Komu nikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Ikatan Dai Indonesia, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia , GP Alwashliyah dan beberapa partai politik Islam, dalam pernyataan sikapnya menyesalkan tindakan anarkis massa yang mengatasnamakan pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli, sehingga mengakibatkan Ketua DPRD Sumut meninggal dunia.

Kami menuntut kepolisian segera membubarkan panitia pembentukan Provinsi Tapanuli karena terbukti bertanggung jawab atas aksi anarkis yang terjadi, ujar Koordinator Aksi FUIB Agus Budiarto di Medan, Jumat (6/2).

FUIB juga mengharapkan seluruh umat Islam di Sumut tidak terpancing dan bersikap reaksioner sehingga bisa menyebabkan konflik bernuansa SARA. "Umat Islam jangan sampai bertindak anarkis. Islam harus menjadi rahmatan lil alamin," katanya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Hasbullah Hadi, DPRD sudah sepakat tak akan membahas lagi pembentukan Provinsi Tapanuli. DPRD juga telah membentuk panitia khusus untuk menyelidiki insiden pada tanggal 3 Februari yang didalangi oleh orang-orang yang duduk sebagai panitia pembentukan Provinsi Tapanuli, katanya.

Pada hari yang sama, tim pencari fakta dari Komisi III DPR juga melihat langsung gedung DPRD Sumut yang beberapa ruangannya rusak dihancurkan massa . Ketua tim pencari fakta Komisi III DPR Maisyasyak Johan mengatakan, Komisi III DPR tengah mendalami fakta-fakta seputar demonstrasi anarkis pembentukan Provinsi Tapanuli. Kami ingin melihat langsung bagaimana prosedur standar pengamanan aparat terhadap penyelenggara negara. "Seperti diketahui, demonstrasi serupa sebenarnya terjadi tahun 2007. Kenapa tidak belajar dari kejadian yang sama," ujarnya.