Pemerintah Bisa Intervensi untuk Atasi Krisis

BANDUNG, SENIN- Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mengatasi krisis global, namun bukan dengan membuat bermacam-macam regulasi. Pemerintah negara-negara maju melakukan intervensi ekonomi yang sifatnya membuat kerja pasar menjadi lebih efisien.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti di Bandung, Senin (9/2), mengatakan, intervensi yang dianggap wajar misalnya, jika pasokan kredit berkurang, pemerintah turun tangan untuk memperlancar penyalurannya.

"Jadi, intervensi bukan dengan membuat regulasi macam-macam. Di Indonesia, intervensi bisa dilakukan dalam penyaluran kredit," katanya.

Demikian pula bila terjadi kelebihan kredit, pemerintah dapat mengeremnya dulu. Kondisi yang dikhawatirkan yaitu, langkah antisip asi sering terlambat. Pencegahan krisis untuk sektor perbankan, menurut Rina, memang sedang dilakukan.

Namun, langkah yang sama terhadap industri belum dilakukan. "Kasihan, kalau tidak kuat karena stabilitas makro terganggu, industri akan berkontraksi," katanya.

Oleh karena itu, menurut Rina, industri perlu didorong untuk memiliki jaringan dengan pasar yang kuat. Tujuannya, industri memiliki pegangan bila terkena guncangan. "Jika pengusaha ingin membeli produk, ia bisa melakukannya dengan sistem tunda jual," katanya.

Cara lain yaitu mengambil kredit dari bank internasional dengan mekanisme lindung nilai (hedging). Sementara, pemerintah membuat koridornya dalam bentuk peringatan agar industri siap. Selama ini, sistem peringatan semacam itu belum ada.

Contoh lain intervensi yaitu harga kelapa sawit yang turun seharusnya cepat diantisipasi pemerintah agar industri tak terlalu banyak memproduksi crude palm oil (CPO) atau mengolah, misalnya menjadi minyak goreng. Produksi yang tetap tinggi membuat harganya jatuh.

Padahal, ekspor CPO menjadi andalan Indonesia. Industri pun masih harus menanggung pajak. Pada kondisi global, gejolak pasar uang akan diikuti guncangan valuta asing, modal, dan komoditas termasuk CPO. Indonesia dianggap tak pernah mengantisipasi pasar komoditas.

Padahal, banyak pengusaha lokal bergerak di pasar primer. Adapun intervensi yang tak wajar, menurut Rina, yaitu peremajaan teknologi industri teksil sementara ketergantungan bahan baku impor sangat tinggi. Intervensi dalam bentuk peremajaan teknologi itu dipertanyakan.

"Apakah itu bisa mendongkrak daya saing? Menurut saya tidak, karena problem utamanya ketergantungan bahan baku. Mengapa tak mengintervensi bahan baku," ujarnya. Pemerintah bisa membangun kluster bahan baku terlebih dulu. Tujuannya, mengatasi harga bahan baku impor yang mahal.

Pemerintah Amerika Serikat selama ini melepaskan intervensinya terhadap pasar. Akibatnya, terjadi ekses penyaluran kredit. "Istilahnya, bubble atau gelembung. Itu yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Maka, baru sekarang Amerika Serikat mengintervensi. Dulu tidak," katanya.

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter perlu membuat pengawasan yang diterapkan bank agar berjalan dengan hati-hati. Jika praktik bisnis berlangsung sehat, penyaluran kredit tidak akan berlebihan seperti yang terjadi di Amerika Serikat sehingga terjadi krisis.

"Tapi, jika banyak regulasi tentang izin disana-sini, pajak yang menyebabkan kendala, itu semua menghambat. Bukan itu yang dimaksud intervensi," katanya.

Menurut Rina, puncak krisis global pasti terjadi. Struktur perekonomian dunia didominasi delapan negara maju dengan 800 perusahaan perusahaan. Oleh karena itu, dalam persaingan tersebut, mekanisme pasar tak bisa bekerja sendiri.