Iqbal Klaim Proses Penangkapannya Tanpa Surat Perintah

JAKARTA, SELASA — Penasihat hukum terdakwa Muhammad Iqbal—anggota majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tersandung kasus korupsi—Maqdir Ismail berpendapat bahwa proses penangkapan kliennya tidak didasarkan atas surat perintah penangkapan.

Satu-satunya dasar hukum untuk melakukan penangkapan tersebut adalah surat perintah penyelidikan disertai dengan informasi bahwa akan ada penyerahan uang dari Billy Sindoro sebagai tanda terima kasih.

Dalam pembacaan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, Maqdir juga berpendapat bahwa pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara Iqbal.

Iqbal menegaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11, perkara yang disidangkan haruslah kasus kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Sedangkan kasus M Iqbal hanya sebesar Rp 500 juta.

Maqdir juga menyatakan bahwa surat dakwaan harus batal demi hukum karena surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat 2 huruf b, dan Ayat 3 KUHP. "Jaksa penuntut umum tidak menyebutkan dalam hal apa terdakwa membantu PT Direct Vision karena terdakwa tidak pernah berhubungan dengan PT Direct Vision," ungkap Maqdir.

Dakwaan tidak dapat diterima karena menurut Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, intinya jika penerima gratifikasi menerima, mempunyai waktu paling lambat 30 hari kerja untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

"Sedangkan Iqbal, keburu ditangkap KPK. Padahal dia masih mempunyai waktu paling lambat 30 hari setelah ia menerima gratifikasi tersebut," ungkap Maqdir.

Ia juga merasa bahwa penangkapan Iqbal telah direkayasa karena hanya dalam hitungan menit pemberitaan tentang penangkapan Iqbal telah tersiar di beberapa media online. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 19 Februari 2008 dengan agenda tanggapan dari JPU terhadap eksepsi dari tim pengacara M Iqbal.