Stimulus dan Kampanye Permanen di Gedung Putih

Oleh Tri Mulyono

Presiden AS Barack Obama mengacungkan jempol jarinya ke atas begitu mendengar kabar bahwa Kongres menyetujui paket stimulus senilai 787 miliar dollar, Jumat (13/2).

Presiden kulit hitam pertama AS itu begitu bangga dengan hadirnya paket stimulus untuk menyelamatkan krisis ekonomi terburuk sejak Depresi Hebat pada 1930-an. Ia pun mengaku "terhibur" dengan semangat debat terukur yang mengiringi proses panjang stimulus itu di DPR dan Senat.

Namun, Obama memperingatkan bahwa ini baru awal untuk mengatasi krisis ekonomi demi memulihkan kejayaan AS di dunia internasional.

Ya, apa yang dikatakan Obama benar. Disetujuinya paket stimulus—sukses besar pertama Obama—bukan berarti pemerintahan Obama tanpa hambatan di masa mendatang. Penolakan seluruh anggota DPR dari Partai Republik dan hanya tiga anggota Senat Republik menyetujui stimulus adalah pertanda awal bahwa Obama akan terus mendapat pertentangan dari Republik dalam setiap pengambilan kebijakan.

Memang benar bahwa Partai Demokrat yang mengusung Obama saat ini mendominasi DPR dan Senat. Kemenangan telak Demokrat pada pemilu November 2008 menjadi senjata utama Obama untuk memuluskan setiap kebijakannya. Itu mereka buktikan dalam proses meloloskan paket stimulus. Meskipun tanpa dukungan DPR dari Republik, toh paket itu akhirnya disetujui.

Namun, kalau kita cermati, kesuksesan Obama meloloskan stimulus sebenarnya diikuti kegagalan lain. Apakah itu? Yakni kegagalan Obama meyakinkan Republik, sesuatu yang diidam-idamkan publik AS bahwa Obama adalah tokoh pemersatu. Kharisma Obama diagung-agungkan akan mampu meluluhkan hati semua kelompok di AS.

Presiden pemersatu

Faktanya, dalam ujian pertama sebagai pemersatu, Obama gagal mendapatkan persetujuan dari Republik. Di atas kertas, Obama tentu tidak bisa dikatakan gagal karena stimulus itu tetap lolos. Namun, bagi pengidolanya yang mendambakan presiden pemersatu sekelas Abraham Lincoln pada diri Obama, tentu perdebatan sengit yang mewarnai pengesahan stimulus itu menjadi 'kegagalan'.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam politik Amerika yang digembar-gemborkan sebagai soko guru demokrasi. Apakah dalam pemerintahan demokrasi memang harus selalu ada oposisi? Tidak mungkinkah dalam isu-isu krusial seperti mengatasi krisis ekonomi, sebaiknya semua pihak bersatu.

Buku yang ditulis mantan Juru Bicara Gedung Putih, Scott McClellan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Kebohongan di Gedung Putih nampaknya bisa menjadi jawaban atas apa yang terjadi dalam pertarungan politik di Gedung Putih.

Dalam buku itu, McClellan yang menjadi juru bicara mantan Presiden George W Bush pada 2003-2006 berbagi pemahamannya yang tajam tentang proses pembusukan budaya politik nasional AS. Ia membeberkan keburukan permainan politik sebagai "perang" dan kampanye permanen di Gedung Putih.

Di situ dijelaskan bagaimana budaya politik Gedung Putih yang terus melakukan kampanye meskipun pemilu sudah usai. Begitu Bush terpilih menjadi presiden pada periode pertama mulai 2000, berbagai kebijakan sistematis untuk melanggengkan pemerintahan Bush dilakukan. Kampanye permanen kian tajam ketika AS diserang Al Qaeda dalam peristiwa 9/11 yang berujung pada perang Afganistan dan Irak.

Bush dan Partai Republik yang mendukungnya tak segan memanipulasi data dan mengorbankan orang kepercayaannya sendiri agar mendapat dukungan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan. Sebaliknya, Demokrat berupaya keras menggagalkan setiap kebijakan Bush.

Hal sama juga terjadi pada masa pemerintahan Bill Clinton. Republik habis-habisan menggempur Clinton hingga munculah berbagai skandal, termasuk skandal Monica Lewinsky.

Pada Pemilu 2008, publik AS berharap praktik politik sebagai "perang" yang ditunjukkan politikus Demokrat dan Republik sirna. Harapan pun muncul ketika Obama meraih kemenangan mutlak dalam pilpres 4 November. Kemenangan telak juga diraih Demokrat dalam pemilihan anggota DPR dan Senat.

Maka tidak salah jika kemudian para analis memprediksi pemerintahan Obama akan mulus tanpa hambatan. Obama yang diandalkan menjadi pemersatu diyakini akan menghentikan praktik kampanye permanen yang bersifat memecah-belah.

Lalu, mampukah Obama memenuhi harapan tinggi pengidolanya? Memang masih dini untuk menilai. Namun setidaknya, pidato Obama pada 5 Februari di depan ribuan pendukungnya di resor di Williamsburg, Virginia, menjadi jawaban.

Serangan bergaya kampanye

Obama kala itu melancarkan serangan tajam bergaya kampanye terhadap Partai Republik dan eks-pemerintahan George W Bush. Di tengah debat yang terus memanas di Senat, Presiden menolak bantahan Republik yang mengatakan paket stimulus ekonominya itu terlalu besar dan mengandung disinsentif pajak yang tidak layak, dalam upaya mengubah kemenangan politiknya pada pemilu lalu menjadi sebuah dominasi politik.

Lewat serangan yang berapi-api terhadap Republik, Obama menyatakan bahwa warga AS tidak memilih untuk mendukung teori-teori (ekonomi) yang salah di masa lalu dan mereka juga tidak memilih argumen-argumen palsu dan licik.

Setelah mendengar pidato Obama itu, masihkah kita bisa berharap bahwa kampanye permanen akan sirna dalam percaturan politik Gedung Putih? Biarlah waktu yang memberikan jawaban. *