JAKARTA, SENIN - Iklan politik dengan tagline Katakan Tidak Pada Pemimpin yang Tidak Tepati Janji dinilai merugikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Jaringan Nusantara.
Dalam iklan politik ini ada bagian yang menyatakan tingkat pengangguran turun sedikit dan diduga merupakan serangan terhadap iklan Partai Demokrat yang menjelaskan tema yang sama.
Iklan tersebut sama sekali tidak bertanggung jawab karena tidak mencantumkan penanggung jawab iklan tersebut."Dengan demikian, iklan tersebut bisa disebut black campaign," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Nusantara Jacobus E Kurniawan, Senin (16/2) pada jumpa pers di Bravo Media Center, Jakarta.
Kendati tidak ada satu klausul pun di Undang-Undang Pemilu No. 10/2008 yang melarang iklan politik yang tidak mencantumkan penanggung jawab iklan, Jaringan Nusantara, organisasi masyarakat yang berafiliasi ke Partai Demokrat, berniat melaporkan penayangan iklan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, esok hari.
Jaringan Nusantara juga menyerukan kepada semua stasiun televisi untuk menghentikan penayangan iklan tersebut. Sebelumnya, iklan yang digagas oleh konsultan pencitraan Citra Publik Indonesia pimpinan Denny JA tersebut telah ditayangkan selama tiga hari belakangan di tiga stasiun televisi, yakni RCTI, Global TV, dan TPI.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang