KPK Akan Periksa Depkeu, Bappenas, dan BI

(TPGIMAGES)

JAKARTA, RABU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Departemen Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia (BI) untuk klarifikasi pengelolaan dana utang luar negeri.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengatakan, pemanggilan tersebut menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada KPK. Berdasarkan audit BPK, terdapat 2.214 loan agreement per bulan Juli 2008.

"Kami akan minta penjelasan, kenapa ada utang sekian, harus bayar sekian. Jangan sampai negara dirugikan," kata Haryono.

Lebih lanjut, Haryono mengatakan, pihaknya juga akan meminta klarifikasi dari kementerian lembaga dan BUMN yang menggunakan dana utang luar negeri tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Gibran Soroti Praktik Misinvoicing: Kebocoran Pajak yang Rugikan Negara Ratusan Miliar Dollar AS

KPK Sita Uang Tunai Saat OTT Bupati Tulungagung

Alasan Iran Tak Kunjung Buka Selat Hormuz: Tak Tahu Letak Ranjau yang Disebar

Saiful Mujani Dituduh Makar Gulingkan Prabowo, Pakar Hukum: Tafsiran Lebay

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com