Swasembada Hanya Jadi Retorika Politik

Kompas.com - 20/02/2009, 02:50 WIB

JAKARTA,KAMIS-Populasi sapi potong di Indonesia terus menurun. Tahun 1998, populasi sapi potong mencapai 12,8 juta ekor, tetapi pada tahun 2008 hanya 10,2 juta ekor. Padahal, kebutuhan terhadap daging sapi terus meningkat.

Oleh karena itu, menurut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo, swasembada daging sapi yang dicanangkan Menteri Pertanian Anton Apriyantono pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin tercapai.

Apalagi, pemerintah justru sibuk dengan rencana mengimpor daging sapi dari negara baru, bukan mengejar peningkatan populasi. ”Swasembada seolah hanya menjadi retorika politik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/2).

Dijelaskan, terus menurunnya populasi sapi potong karena laju kelahiran anak sapi lebih lambat dibanding kebutuhan sapi potong. Rata-rata setiap tahun dibutuhkan 2,2 juta ekor sapi potong, tetapi jumlah sapi yang dilahirkan hanya 1,5 juta ekor.

”Pemerintah harus mengambil kebijakan yang jelas untuk menambah populasi sapi potong. Misalnya, mendatangkan sapi betina besar-besaran dari negara lain yang bebas penyakit berbahaya, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK),” ujar Siswono.

Sebelumnya, pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Direktur Jenderal Pertenakan dan Tjeppy D Soedjana, Rabu (18/2), Komisi IV DPR meminta Departemen Pertanian mengkaji lebih dalam rencana mengubah kebijakan impor daging sapi dari berbasis negara menjadi berbasis zona.

Komisi IV DPR juga meminta Deptan semaksimal mungkin mengembangkan usaha peternakan di dalam negeri sehingga rencana swasembada daging tahun 2010 tercapai.

Menurut anggota Komisi IV DPR Mardjono, rencana membuka impor daging sapi yang bersumber dari negara baru, yang belum bebas PMK, bertolak belakang dengan kebijakan swasembada daging sapi. ”Mengapa impor daging sapi dan sapi tak dihentikan saja, lalu fokus mencapai target swasembada,” ujarnya.

Tjeppy berpendapat, penghentian impor akan mendorong pembenahan kebijakan usaha ternak sapi di dalam negeri.

”Begitu pula kambing dan domba juga akan menjadi alternatif menarik pemenuhan kebutuhan daging di dalam negeri,” katanya. (MAS)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau