3,3 Miliar untuk Pengembangan Perikanan

CIAMIS, JUMAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sekitar Rp 3,3 miliar untuk program Gerakan Pengembangan Perikanan Muara Selatan dan Pantai Utara, dinamai Gapura.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Jawa Barat Ahmad Hadadi, Jumat (20/2), di wilayah pantai utara Jawa Barat, program ini lebih dititikberatkan pada revitalisasi tambak. Dana yang dialokasikan untuk itu mencapai Rp 2,3 miliar. Sedangkan di pesisir selatan program yang dilakukan ialah optimalisasi muara untuk budidaya dan tambak. Dana yang dianggarkan di pantai selatan Rp 870 juta.

Kelompok pembudidaya yang dilibatkan dalam program ini adalah mulai dari kelompok pembenihan hingga pembesaran. Kelompok pembenihan diberi induk untuk usaha pembenihan sementara kelompok pembesaran diberi benih untuk dibesarkan sampai ukuran konsumsi.

Tambak di pantura yang sudah rusak akan direvitalisasi. "Sedangkan di muara-muara sungai yang ada di pantai selatan akan dicoba diterapkan budidaya laut atau marine culture dengan komoditas seperti kakap, rumput laut, dan kerapu," kata Hadadi.

Beberapa daerah di wilayah selatan yang potensial untuk budidaya laut di antaranya Surade di Sukabumi, Cibalong di Kabupaten Garut, Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya, dan Pangandaran di Kabupaten Ciamis.

Hadadi mengatakan, selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat program ini juga diharapkan bisa mengoptimalkan potensi lahan yang ada di pantai selatan. Di pesisir selatan Garut, misalnya. Dari potensi 1.000 hektar baru 50 hektar saja yang dimanfaatkan untuk usaha perikanan, ujarnya.

Kepala Biro Budidaya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat Muhamad Husen, mengatakan, budidaya laut di pantai selatan Jawa Barat sangat memungkinkan dilakukan. Pasalnya, dibandingkan dengan pantai utara daya dukung lingkungan di pantai selatan masih bagus.

Akan tetapi, komoditas yang dibudidayakan harus komoditas yang memiliki nilai ekono mis tinggi seperti ikan kerapu, rumput laut, dan abalone atau kerang laut. Tiga komoditas tersebut merupakan produk eskpor perikanan Indonesia.

Husen menegaskan, sekarang tinggal balai pengembangan benih yang ada harus didorong untuk menghasilkan benih-benih ikan yang berkualitas. Selain itu, jika ingin berhasil program ini juga jangan diserahkan kepada kabupaten/kota, harus dikelola oleh unit pelaksana teknis provinsi. Masalahnya, sumber daya manusia bidang perikanan di kabupaten/kota masih lemah.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap, Dinas Perikanan tidak hanya memberikan bantuan saja kepada pembudidaya tanpa memberikan pendampingan. Ini diperlukan agar kelompok pembudidaya mampu mengelola kelompoknya dan bantuan yang diterimanya dengan baik. Diharapkan, ke depan kelompok pembudidaya bisa lebih mandiri, tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Jika kelompok pembudidaya sudah mandiri diharapkan dapat mengakses modal dari perbankan. "Dengan demikian, apabila ada bantuan lagi dari pemerintah giliran kelompok lain yang mendapatkannya," kata Heryawan.