Purnomo: Tak Ada Perintah ke PLN Pakai Dana Operasional

Kompas.com - 24/02/2009, 12:09 WIB

JAKARTA, SELASA — Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah tidak pernah menginstruksikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggunakan dana operasional PLN. Disinyalir, PLN menggunakan dana operasional untuk membiayai proyek percepatan listrik 10.000 megawatt tahap pertama.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di sela acara Ozmine 2009 The 3rd Australian Mining Exhibition And Conference di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa ( 24/2 ).

"Kami tidak pernah memaksa PLN," kata Purnomo.

Purnomo mengakui pasokan listrik memang menemui masalah dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, PLN tidak perlu menggunakan dana dari kantongnya sendiri.

"Untuk mengatasi masalah listrik jangka pendek ini, harus dihitung berapa besar dana yang dibutuhkannya, lalu silakan ajukan ke Menteri Keuangan," ujarnya.

Purnomo memaparkan, lambatnya pembangunan proyek listrik 10.000 MW ini bukan sepenuhnya salah PLN. Namun, karena masalah pendanaan yang tidak kunjung datang.

Meski ada kendala, Purnomo menargetkan pembangkit yang ada di Labuan, Rembang, serta Indramayu akan tetap beroperasi sesuai rencana.

"Untuk itu harus dicari sumber pendanaan lain. Sekarang memang krisis, tapi kan tidak semuanya krisis," tuturnya.

Purnomo mencontohkan, negara Timur Tengah dapat menjadi investor.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau