Bantuan Hukum BI Tidak Sesuai Mekanisme

Anwar Nasution(KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)

JAKARTA, SELASA — Dana bantuan hukum sebesar Rp 68,5 miliar kepada sejumlah mantan pejabat Bank Indonesia tidak sesuai dengan mekanisme penarikan uang di bank sentral itu. Sebab, itu dilakukan dengan manipulasi keuangan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

"Tidak dicatat di mana-mana pengeluaran itu. Bantuan tersebut diberikan kepada siapa, tidak jelas. Belakangan seperti Iwan Prawiranata, uang Rp 13,5 miliar digunakan untuk beli rumah dan apartemen," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (24/2 ).

Anwar bersaksi dalam sidang kasus korupsi di BI dengan terdakwa Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin. Keempat mantan pejabat BI itu diduga terlibat dalam penyalahgunaan uang YPPI milik BI sebesar Rp 100 miliar.

Anwar juga heran dengan bantuan hukum untuk mantan pejabat BI Soedrajad Djiwandono yang diberikan melalui perantara.

"Katanya untuk pengacara Albert Hasibuan. Tapi untuk siapa tidak jelas. Padahal untuk bantuan hukum sudah diberikan secara resmi," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Netanyahu Kena "Amuk" Usai AS-Iran Gencatan Senjata, Perang Diklaim Gagal Total

Nelayan Lombok Temukan Drone Bawah Laut China, Australia Pantau Ketat

Kepala BGN Ungkap Urgensi Beli 21.800 Motor Listrik untuk Kepala SPPG

Trump Ngamuk CNN Beritakan Klaim Iran Menang Perang, Desak Permintaan Maaf

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com