Blok S Kesulitan jika Ditinggalkan JK

Kompas.com - 25/02/2009, 17:21 WIB

JAKARTA, RABU — Blok M (Megawati) diyakini tidak lagi menjadi rival utama Blok S (SBY) setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla berani mencalonkan diri sebagai capres. Ke depan, akan muncul blok baru, Blok J, bila Golkar merestui ketua umumnya sebagai capres.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai, bila Blok J muncul, Blok S tak akan lagi diperhitungkan. Malahan, incumbent Presiden SBY akan kesulitan untuk kembali mencalonkan diri sebagai capres karena ditinggalkan oleh Golkar.

"Setelah Pak Jusuf Kalla menyatakan siap mencalonkan diri, kini kekuatan politik sudah berubah, bukan lagi menjadi pertarungan Blok M atau Blok S lagi, tapi akan ada kekuatan baru, poros alternatif atas kesediaan Pak JK itu, akan ada blok baru, Blok JK," kata Boni Hargens dalam diskusi yang diadakan oleh Partai Gerindra, Rabu (25/2).

SBY, kata Boni, tentunya akan kesulitan. Selain itu, Partai Demokrat sebagai pendukung utama Presiden SBY juga kesulitan mencari koalisi, membentuk sebuah kekuatan baru bila benar-benar ditinggalkan oleh Jusuf Kalla dan Partai Golkar.

"Untuk mencalonkan lagi, SBY kesulitan. Terbentur persyaratan (UU Pilpres) dalam pengajuan pasangan capres dan cawapres. Belum tentu, Demokrat akan meraih suara signifikan sehingga harus ada koalisi dengan partai lain. Lalu, apakah ada partai politik selain Golkar yang mau melakukan koalisi dengan Demokrat nanti? Sekarang saja, partai politik pendukung pemerintah seakan ingin meninggalkan (SBY)," tutur Boni Hargens.

"Kalaupun ada yang mau, Demokrat harus membentuk koalisi dengan partai-partai baru. Koalisi ini harus dilakukan dengan membentuk sebuah koalisi besar untuk bisa mengusung (capres). Nah, partai politik baru yang mana yang mau dengan Demokrat untuk bisa mengusung capres dan cawapres nanti," ujar Boni.

Dalam mencari pasangan pengganti Jusuf Kalla sebagai pendamping, Boni memprediksi SBY akan mencari figur dari tokoh teknokrat. Dari beberapa nama yang muncul, seperti nama Menkeu Sri Mulyani misalnya, Boni menganggapnya, calon pendamping SBY yang cukup potensial.

Sri Mulyani akan bisa menarik simpati dari kalangan perempuan yang selama ini akan memilih Megawati. "Sri Mulyani dianggap sebagai figur perempuan cerdas. Namun, kapasitasnya juga akan dipertanyakan karena Sri Mulyani dikenal anak emas mafia Berkeley," kata Boni.

"Selain Sri Mulyani dan Jusuf Kalla, figur-figur potensial sebagai pendamping SBY di pilpres nanti bisa dikatakan sudah hilang. Pak SBY tak akan mungkin berduet dengan Sri Sultan, Prabowo, atau Wiranto, apalagi Megawati," tegas Boni.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau