Pembangunan Rusunawa Hanya Capai 51 Persen

SOLO, RABU - Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ditargetkan mencapai 60.000 unit, pada akhir tahun 2009 paling banyak hanya akan mencapai 51 persen. Program ini dimulai tahun 2004 dan akan berakhir pada tahun 2009.

Sampai tahun ini sudah terbangun 79 twinblock di seluruh Indonesia, belum termasuk 52 twinblock yang dibangun oleh Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum . Sampai akhir tahun 2009 kira-kira akan tercapai 51 persen dari keseluruhan target pembangunan rusunawa, kata Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asyari usai peletakan batu pertama rusunawa mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (25/2).

Yusuf mengatakan, kendala terbesar program ini adalah terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara pemerintah daerah baru sedikit saja yang bersedia mengalokasikan APBD-nya untuk pembangunan rusunawa. Pembangunan satu twinblock rusunawa membutuhkan dana Rp 10 miliar. Satu blok terdiri dari 98 unit. Pembangunan rusunawa sejauh ini merambah kota-kota yang terdapat universitas, pemukiman kumuh, dan industri.

Program ini sangat tergantung anggaran. Dalam konteks target pembangunannya, kemampuan APBN masih sangat kecil sehingga target belum tercapai, kata Yusuf.

Hingga saat ini, baru dua daerah yang mengal okasikan APBD-nya untuk pembangunan rusunawa, yakni Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Menurut Yusuf, pengalokasian APBD untuk pembangunan rusunawa terkait masalah politik.  

APBN dan APBD itu masalah politik. "Kalau usulan pemerintah belum disetujui DPR/DPRD, usulan anggarannya kan tidak bisa disetujui," kata Yusuf.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp 2,5 triliun untuk subsidi perumahan. Untuk tahun program 2009, dikatakan Yusuf, pihaknya juga mendorong bank BUMN selain BTN untuk menjadi pelaksana bank pelaksana KPR bersubsidi.

"Kami meminta Bank BUMN mengalokasikan sejumlah tertentu, misalnya 10 pesen total portofolio investasinya untuk KPR bersubsidi," katanya.