Parlemen di Lahore Rusuh

Kompas.com - 27/02/2009, 04:25 WIB

LAHORE, KAMIS - Puluhan anggota parlemen di Lahore yang mendukung Nawaz Sharif, pemimpin Liga-N Muslim Pakistan, marah. Anggota parlemen itu kemudian terlibat pertikaian dengan aparat kepolisian, Kamis (26/2). Sedikitnya 30 anggota parlemen dari oposisi itu ditahan polisi.

Bentrokan terjadi di gedung parlemen. Setelah kejadian itu, aparat kepolisian menyegel seluruh pintu gedung. Semua gerbang juga ditutup dengan pagar kawat berduri agar ratusan warga pendukung Sharif tidak masuk ke gedung parlemen.

Bentrokan dengan aparat terjadi saat pendukung Sharif (mantan perdana menteri) berusaha memasuki gedung parlemen. Kedua belah pihak terlibat bentrok dan pertikaian sengit.

Puluhan anggota parlemen digelandang ke dalam truk polisi saat mereka berkumpul di depan parlemen untuk bergabung dengan massa pendukung Sharif.

Meski pintu dan gerbang ditutup, polisi membiarkan anggota parlemen keluar gedung ketika massa bergerak maju dan menerobos pagar kawat berduri di sekeliling parlemen. Massa berusaha mendobrak gerbang parlemen. ”Polisi sengaja menanti puluhan anggota parlemen keluar untuk berkumpul dengan massa. Polisi lantas menggiring mereka masuk truk dan dibawa ke tempat yang tidak kita ketahui,” kata Wakil Ketua Parlemen Regional Rana Mashhud.

”Jika wakil rakyat tidak boleh memasuki ke gedung parlemen, lalu demokrasi atau keadilan macam apa yang diharapkan? Kami akan tetap memprotes di dalam dan di luar gedung parlemen hingga demokrasi yang sesungguhnya kembali pulih dan keputusan MA dicabut,” kata salah seorang anggota parlemen oposisi, Ali Asghar Manda.

Karena situasi keamanan yang tak terkendali, pemerintahan Punjab meminta pasukan khusus dikerahkan untuk meredam amarah massa.

Aksi protes itu dilakukan menanggapi seruan Sharif, yang meminta pendukungnya memprotes keputusan Mahkamah Agung (MA) sehari sebelumnya yang mencabut hak politik Sharif dan Shahbaz Sharif (saudara laki-laki Sharif) terkait tuduhan korupsi dan manipulasi.

Akibat keputusan itu, Sharif bersaudara tak memiliki kesempatan memegang kekuasaan dan mencalonkan diri di pemilu sela. ”Saya kira seluruh negeri ini harus bertindak untuk menanggapi keputusan itu. Saya jamin, jika rakyat bersedia mendukung, kami akan mewujudkan demokrasi di Pakistan,” kata Sharif.

Poster presiden dirobek

Ratusan pendukung Sharif juga berkumpul di berbagai kota di Pakistan. Massa merobek poster dengan gambar Presiden Asif Ali Zardari. Sharif mengajak pendukungnya berpartisipasi dalam aksi protes pertengahan Maret. ”Protes ini adalah referendum terhadap Zardari,” kata Sharif.

Setelah keputusan MA keluar, Pemerintah Pakistan menghentikan kegiatan parlemen tingkat provinsi di Lahore, kota kedua terbesar di Pakistan. Roda pemerintahan di Lahore dikendalikan pemerintah pusat.

Perdana Menteri Yousuf Reza Gilani berharap proses rekonsiliasi nasional dilanjutkan sesuai rencana.

Hal senada juga dikatakan politisi. ”Jika tidak ada rekonsiliasi, tak akan ada yang bisa mencegah pihak militer mengambil alih kekuasaan,” kata Imran Khan, politisi yang mantan atlet. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau