JERUSALEM, SELASA — Israel membongkar dua rumah warga Palestina di Jerusalem Timur, Senin (2/3), sehari setelah Menlu AS Hillary Clinton melakukan upaya awal mewujudkan perdamaian di kawasan itu.
Dua buldoser meratakan rumah yang dimiliki oleh Mahmoud al-Abbasi di lingkungan Arab Silwan di tanah Arab yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Pemerintah Israel mengatakan, rumah itu dibangun tanpa izin pemerintah kotamadya.
Beberapa warga Palestina mengatakan, izin bangunan hampir tidak mungkin diperoleh dari balai kota Jerusalem, Israel, dan mengatakan hal itu merupakan bagian dari kebijakan untuk mengusir warga Arab.
Staf Kotamadya Jerusalem mengatakan, pekan lalu, kota itu merencanakan untuk membongkar 88 rumah meskipun tidak dengan segera, yang dibangun tanpa izin di bagian lain Silwan, dekat dinding Kota Tua Jerusalem, untuk membuat taman umum. "Seluruh lingkungan itu terancam dengan ini (pembongkaran). Kami telah minta izin, tapi kami ditolak. Delapan dari kami tinggal di rumah ini," kata Abbasi setelah rumahnya dibongkar.
Hatem Abdel Qader, seorang penasihat pemerintah otonomi Palestina dalam urusan Jerusalem, mengatakan, tindakan Israel itu merupakan "pesan pada Palestina bahwa pembongkaran rumah akan berlanjut".
Seorang juru bicara polisi Israel mengatakan, sebuah rumah Palestina "yang dibangun secara tidak sah" juga dihancurkan di Jabal Mukaver di lingkungan permukiman lainnya di Jerusalem Timur. Israel menganggap, seluruh Jerusalem sebagai "ibu kota persatuan dan kekalnya", tapi tidak memperoleh pengakuan internasional atas klaimnya itu.
Pemerintah otonomi Palestina mengatakan, pihaknya menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang mereka harapkan akan dibentuk di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Hillary yang menghadiri konferensi pembangunan kembali Gaza di Mesir tiba di Israel, Senin malam. Ia menemui para pemimpin Israel, Selasa, dan pemimpin Palestina, Rabu. Ini merupakan langkah pertama AS di kawasan itu untuk menggerakkan pembicaraan damai setelah serangan Israel selama 22 hari di Gaza pada Desember 2008.
Masa depan Jerusalem merupakan pokok persengketaan dalam pembicaraan damai yang telah dimulai lagi oleh pemerintahan Bush pada akhir 2007. Sekitar 500.000 orang Yahudi dan 260.000 warga Palestina tinggal di kota itu.
PM Israel yang ditunjuk, Benyamin Netanyahu, yang sedang berupaya untuk membentuk pemerintah yang dipimpin oleh partai sayap kanannya, Likud, setelah pemilu 10 Februari, ingin mengalihkan pusat pembicaraan dari masalah wilayah ke penguatan ekonomi Palestina. Para pemimpin Palestina menolak konsep "perdamaian ekonomi" itu.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang