Wiranto: Kalau Jadi Presiden, Anggaran Pertahanan Tak Berubah

JAKARTA, SELASA — Bila terpilih menjadi presiden Indonesia ke-7, Wiranto tetap mempertahankan anggaran pertahanan Indonesia meski paling rendah se-Asia Tenggara, sekitar Rp 70 triliun.

"Saya rasa agak sulit jika harus bergeser dari angka tersebut karena kondisi sulit. Jika saya jadi presiden, paling tidak ada anggaran minimal untuk membiayai maintenance perangkat pertahanan kita, serta dapat membangun pertahanan yang cukup," ujar capres dari Partai Hati Nurani Rakyat pada acara PPP Mendengar, di kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (3/3).

Menurutnya, agak sulit jika hendak meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan prajurit TNI. Pasalnya, anggaran pos-pos lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, juga tidak bertambah secara signifikan.

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti mengatakan, terdapat kesamaan pola jika presiden Indonesia mantan anggota ABRI/TNI. Mereka semua, kata Ikrar, cenderung mengurangi anggaran pertahanan.

Ketika era Soeharto, misalnya, TNI dipaksa memahami keadaan ekonomi sulit sehingga anggaran diperkecil. Hal yang sama terjadi ketika pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, yang dalam dua tahun terakhir ini menurunkan anggaran pertahanan.

"Sebaliknya, ketika presidennya purely civilian, justru anggaran pertahanan ditingkatkan. Misalnya ketika jaman Megawati, gaji TNI dinaikkan lebih dari seratus persen," ujar Ikrar.

Menurutnya, minimnya anggaran pertahanan dapat mengancam ketahanan nasional Indonesia. Dia mencontohkan, di Pulau Banjan, Maluku Utara, terdapat tiga anggota TNI AL yang tidak dapat berpatroli karena tidak memiliki perahu. Padahal, kejahatan rentan terjadi di wilayah perbatasan, yang seharusnya mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah.